Laporkan Hasil Reses, Anggota DPRD Makassar Sampaikan Keluhan Warga di Dapil Masing-Masing

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar masing-masing Daerah pemilihan (Dapil) melaporkan hasil reses masa Sidang ke-III, di Ruang Paripurna, Senin (16/07/2018).

Adapun laporan dari Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah oleh anggota Komisi D Basdir, diharapkan pemerintah kota memperhatikan kepulauan Sangkarrang.

“Yang harus menjadi perhatian pemerintah kota di dapil saya ini di pulau sanggakarrang,” singkatnya.

Hasil reses Dapil Tamalanrea dan Biringkanaya, oleh juru bicara Abdul Wahid menyampaikan perlunya pembenahan infrastruktur

“Hasil reses kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya mengenai Infrastruktur , jalan pasar untia, pembenahan sekolah SMP bangkoe dan SD Bakung,” kata dia.

Selanjutnya, Reses Dapil Panakkukang dan  Manggala yang dibacakan oleh Haslinda, melakukan pertemuan dialog bersama SKPD, camat dan lurah terkait pelaksanaan program pembangunan yang belum terealisasi.

“Masalah yang harus mendapatkan perhatian yaitu pengembangan kawasan tata ruang dan lingkungan , sarana dan prasarana,” jelas Haslinda.

“Perlunya semua usulan ini menjadi Prioritas Pemkot. Dinas PU untuk segera menindaklanjuti sifat mendesak seperti Perbaikan drainase pembenahan jalan dan lampu jalan,” tambahnya.

Sementara reses Dapil Mamajang Mariso dan Tamalate, Shinta Masita Molina melakukan pertemuan bersama lurah dan Masyarakat, pihaknya menarik kesimpulan dari beberapa keluhan.

“Mengenai infrastruktur, kami minta dinas terkait, drainase untuk segera dibenahi, masyarakat keluhkan KIS dan rastra terhadap pelayanan yang tidak maksimal,” ungkapnya.

Shinta bersama rekan Dapil berharap agar pemerintah kota melakukan pendataan yang valid kepada masyarakat hingga bantuan  sampai kepada orang yang tepat.

Menanggapi hasil reses Anggota Dewan, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyayangkan kinerja SKPD terkait.Menurutnya masalah yang timbul di masyarakat masih menjadi persoalan yang sama di tahun sebelumnya.

“Kalau berulang-ulang masalah yang dihadapi masyarakat, berarti konsen SKPD itu kurang. justru yang belum, harusnya diklaksanakan ,” ujarnya.

“Ini perlu berbasis kelurahan dan kecamatan,” tandasnya.