Republiknews.co.id

LBH Mitra Madani Minta Kecurangan Penerimaan Tes SKD CPNS di Usut Sampai Tuntas

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mitra Madani Sulbar, Muh.Amin Sangga.

REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAMUJU — Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mitra Madani Sulbar Muh Amin Sangga, SH.,MH., meminta Pemerintah serius menyikapi adanya kecurangan pada pelaksanaan Penerimaan Tes SKD CPNS 2021 yang tengarai terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Daerah Sulawesi Barat yang terdapat pada kantor BKD Provinsi Sulbar di Mamuju.

“Bahwa atas adanya dugaan kecurangan tersebut pemerintah dituntut untuk tidak hanya melakukan penindakan yang bersipat administratif saja melainkan harus menindak secara hukum bagi para pelaku karena tindakan ini sangat mencoreng dan menodai lembaga Pemerintahan utamanya pada bidang kepegawaian baik pada tingkat daerah maupun tingkat pusat yang diberi wewenang untuk mengelola penerimaan rekrutmen CPNS,” kata Muh. Amin Sangga, Rabu (03/11/2021).

Bahkan kata, Muh. Amin Sangga, tindakan tersebut harus diutus tuntas sampai ke akar-akarnya agar pelaku yang sengaja melakukan tindakan kecurangan tersebut dapat dijerat secara hukum sehingga tindakan tersebut tidak terulang pada penerimaan CPNS yang akan datang.

“Apabila tindakan tersebut tidak dihentikan maka suda dapat dipastikan akan dapat terulang kembali pada Rekrutmen Penerimaan CPNS akan datang dan hal itu akan membuat public atau masyrakat akan khawatir dan kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara/ pemerintah itu sendiri,” ujarnya.

Pria yang kesehariannya berprofesi sebagai advokat ini menambahkan, bahwa selain tindakan kecurangan tersebut membuat masyrakat tidak percaya kepada penyelenggara juga telah menghilangkan hak orang lain (peserta) yang semestinya diakomodir dalam penerimaan tersebut tetapi karena adanya kecurang yang dilakukan terhadap oknum tertentu sehingga menghilangkan haknya untuk dinyatakan lolos sebagai CPNS pada formasi tersebut.

“Selaku direktur LBH MITRA MADANI Sulawesi Barat mendesak pemerintah dan para penegak hukum termasuk polri untuk dapat mengusut tuntas persoalan ini agar harapan tidak ada ruang yang akan diberikan terhadap para pelaku kejahatan di negara yang kita cintai yaitu NKRI,” Tegasnya. (Rudi Fathir)

Exit mobile version