REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Melalui forum Asia Inititative mendorong transparansi pajak di negara-negara yang berada dalam kawasan Asia.
Hal ini dibahas pada pertemuan bertajuk The Second Asia Initiative Meeting yang berlangsung secara luring dan daring. Kegiatan secara tatap muka atau luring dilaksanakan di Jimbaran, Bali, sejak 31 Agustus hingga 2 September 2022. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri Tax Comissioner atau pejabat negara yang setingkat beserta staf dari negara-negara anggota.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo selaku Chair of Asia Initiative periode ad-hoc 2022 mengatakan, pertemuan tersebut merupakan keberlanjutan dari pertemuan perdana yang dilaksanakan pada 16 Februari 2022 lalu, serta pertemuan lanjutan yang dihadiri menteri-menteri dari negara kawasan Asia dan penandatanganan Bali Declaration pada 14 Juli 2022 lalu. Pada pertemuan ini memang fokus membahas area kerja yang akan menjadi prioritas Asia Initiative.
“Seperti mendiskusikan dan saling berbagi praktik terbaik pertukaran informasi keuangan atau Exchange of Information (EOI) yang efektif, dan mendiskusikan pengalaman penerapan voluntary disclosure program dengan dukungan EOI,” katanya dalam keterangannya, Jumat (02/09/2022).
Ia menyebutkan, saat ini ada 15 negara yang terlibat dalam Asia Initiative. Antar lain, Armenia, Brunei Darussalam, Hong Kong (Republik Rakyat Tiongkok), India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau (Republik Rakyat Tiongkok), Maladewa, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Thailand.
“Dalam pertemuan ini juga membahas upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif, serta mempromosikan EOI yang efektif pada administrasi pajak di kawasan Asia,” terangnya.
Suryo meyakini forum Asia Inititative ini merupakan platform penting untuk kerja sama pajak di regional Asia dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya.
“Saya meyakini forum ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman dan membangun hubungan yang lebih erat di antara negara anggota, khususnya di bidang transparansi pajak,” ujar Suryo.
Sebagaimana diketahui, penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya telah menjadi masalah serius bagi negara di seluruh dunia, baik kecil, besar, maju, maupun berkembang. Selama bertahun-tahun, hal itu terus menghambat upaya pemerintah membiayai kebutuhan publik.
“Apalagi dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19 ini, di mana kebutuhan anggaran jauh lebih besar dari pada pendapatan,” terangnya.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, transparansi pajak dan EOI di antara otoritas pajak merupakan salah satu solusinya. Upaya ini memerlukan kerja sama yang baik antar administrasi perpajakan. Semua tingkatan dalam administrasi perpajakan harus bekerja sama untuk mencapainya.
“Selain itu, kapasitas petugas pajak juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional EOI dalam administrasi pajak,” katanya.
Lebih lanjut, Suryo memahami perbedaan tingkat kemampuan masing-masing anggota dalam implementasi transparansi pajak dan EOI yang terlihat dari maturity level of EOI implementations yang beragam. Olehnya, diharapka Asia Initiative harus mampu memanfaatkan keragaman tersebut untuk mempercepat agenda transparansi pajak.
Tak lupa, Suryo mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Global Forum dan lima organisasi internasional yang terus mendukung forum ini, yaitu Asian Development Bank (ADB), Commonwealth Association of Tax Administrators (CATA), International Finance Cooperation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR), dan The World Bank.
Sementara, Chair of The Global Forum dan Maria Jose Garde berharap, pada pertemuan ini para peserta dapat mendiskusikan aksi konkret dalam upaya percepatan transparansi pajak dengan saling berbagi pengalaman, pikiran, dan pandangannya.
“Kira harap Asia Initiative mampu mendorong negara-negara Asia lainnya untuk bergabung dalam inisiatif transparansi pajak di kawasan Asia ini. Kemudian bersama-sama mengatasi isu penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya,” tegasnya singkat.
Ditempat yang sama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga berharap pertemuan kedua Asia Initiative ini menjadi kesempatan bagi administrasi pajak di Asia untuk mencapai high-level objectives.
“Mampu mempromosikan kerja sama internasional, mendorong keadilan sistem pajak, dan meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik atau domestic recource mobilization di Asia,” terangnya. (*)