LKPJ Bupati Buteng Disetujui, Ini Harapan Ketua DPRD
REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH — Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Buton Tengah tahun anggaran 2019 akhirnya disetujui oleh DPRD Buteng dalam Rapat Paripurna, yang dipimpin langsung ketua DPRD Buteng Bobi Ertanto, didamping Wakil Ketua Suharman dan dihadiri Wakil Bupati La Ntau, Sekda H Kostantinus Bukide, Asisten dan sejumlah kepala OPD.
Bupati Buteng Samahuddin (La Ramo) mengatakan, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), pemerintah pusat menekankan untuk lebih memperhatikan integrasi antar lembaga dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Peraturan perundang-undangan yang lebih fokus terhadap program dan kegiatan diantaranya implementasi terhadap Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019,” kata Samahuddin dalam Sambutanya.
La Ramo, sapaan karib Samahuddin menjelaskan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah terus berupaya melakukan koordinasi antara pihak Legislatif dan pihak Eksekutif serta para pihak lainnya, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 diharapkan memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.
“Sebagaimana tahun sebelumnya, sebuah hal yang sangat membanggakan dimana kita dapat mensejajarkan dengan daerah yang telah lebih dulu berkembang. Bahkan kedepan diharapkan lebih baik lagi dan terus dapat mempertahankannya,” jelasnya.
Pada akhir penyampaianya, Samahuddin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan terhormat atas telah ditandatanganinya Keputusan bersama tentang LKPJ Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019.
“Semoga AIIah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dan memberikan kekuatan agar kita dapat bersama menghadapi Wabah COVID-19 ini. Serta setiap yang kita lakukan bernilai ibadah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Buton Tengah yang kita cintai,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Bobi Ertanto menyampaikan apresiasi atas LKPJ Bupati Buton Tengah, dirinya berharap pemerintah tidak terpaku pada apa yang telah disetujui.
“Kita menyampaikan apresiasi kepada Pemda Buteng, kita berharap Pemerintah Daerah dapat memperbaiki kinerjanya untuk tahun-tahun selanjutnya, dan bisa mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” tutupnya. (Dzabur Al-Butuni)