REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Mahasiswa Program Studi Gender dan Pembangunan Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) melakukan kunjungan lapangan ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (3/6/2025). Tujuannya, dalam rangka memperdalam pemahaman mahasiswa terkait politik dan keadilan gender.
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi mata kuliah Politik dan Keadilan Gender, yang secara langsung didampingi oleh Prof Dr Rabina Yunus sebagai dosen pengampu. Rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi didampingi Kepala Seksi Persidangan DPRD Sulsel, Wara Sarjono.
Dalam sesi diskusi tersebut, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, yang akrab disapa Cicu, berbagi pengalaman tentang tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam dunia politik.
Ia menekankan bahwa dunia politik masih sangat dipengaruhi oleh norma-norma maskulinitas yang menempatkan perempuan dalam posisi kurang diuntungkan.
Namun demikian, dengan pendekatan berbasis empati, ketekunan, serta keinginan untuk terus belajar, Cicu mampu menunjukkan bahwa perempuan juga dapat tampil sebagai pemimpin yang tangguh dan berdampak.
“Saya masuk politik melalui jalur afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan. Tapi saya tidak berhenti di sana. Saya jadikan itu sebagai pijakan untuk bekerja keras dan membuktikan kapasitas,” ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu juga menyampaikan bahwa saat ini jumlah perempuan yang duduk di parlemen meningkat. Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam politik lokal.
Ia berharap, dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam proses legislasi, akan lahir kebijakan yang lebih inklusif, terutama yang menyasar isu pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
Bagi para mahasiswa, kunjungan ini menjadi sarana belajar langsung dari praktik politik yang nyata. Mereka mendapatkan wawasan tentang bagaimana perempuan menghadapi dan mengatasi hambatan struktural serta budaya dalam dunia politik.
Kegiatan ini juga bertujuan mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berkontribusi dalam upaya menciptakan kebijakan publik yang adil gender dan berpihak pada kelompok rentan. (*)