REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa yang telah melakukan soft opening pada 26 Februari 2024 akan segera menerapkan sistem digital. Hal ini sebagai bentuk tindaklanjut atas instruksi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Hal ini diungkapkan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri peresmian bersama MPP oleh Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan, MPP Gowa saat ini telah beroperasi sejak dilakukannya proses soft launching. Kehadiran MPP tersebut adalah sebuah komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang lebih mudah dan terjangkau.
Selain itu, di sela-sela peresmian serentak tersebut, pihaknya juga telah melakukan penandatangan komitmen tentang MPP berbasis digital yang nantinya juga akan diterapkan di Kabupaten Gowa.
“Semoga ini akan menjadi solusi terbaik dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal, nyaman dan mudah untuk masyarakat,” katanya.
Untuk saat ini, MPP Gowa telah mengakomodir sebanyak 147 jenis layanan yang tersebar di SKPD, BUMD, BUMN dan instansi vertikal.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa (DPM-PTSP) Indra Setiawan Abbas mengaku, penerapan MPP berbasis digital akan dilakukan segera dengan terlebih dulu berkoordinasi dengan Kemenpan-RB. Utamanya, dalam penggunaan aplikasi atau portal yang nantinya digunakan pdi MPP Kabupaten Gowa.
“Untuk targetnya kita akan lihat dulu bentuk aplikasinya seperti apa. Mungkin aplikasinya dari Kemenpan RB yang akan diadopsi di Kabupaten. Intinya kita akan tindaklanjuti secepatnya dan mempelajari portal atau aplikasinya untuk segera diterapkan di Kabupaten Gowa,” jelasnya.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyebutkan, ada sekitar 16 MPP yang diresmikan secara serentak di wilayah Indonesia. Di antaranya, MPP Gowa, MPP Kota Medan, MPP Kabupaten Siak, MPP Kabupaten Seluma, dan MPP Kabupaten Sarolangun..
“Ini ada 216 MPP (MPP dan MPPD), kami pun memberikan apresiasi. Sebab dari 508 kabupaten dan kota di Indonesia baru 216 yang memiliki MPP, ini menunjukkan seperti apa komitmen pemerintah daerahnya dalam melihat pentingnya pemenuhan hak pelayanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.