REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar berkunjung ke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Senin (13/12/2022).
Wilayah tersebut merupakan basis pertanian dan transmigrasi serta Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Kunjungan kerja Menteri Abdul Halim ke wilayah yang berbatasan langsung negara Papua Nugini ini bertepatan dengan Hari Bakti Transmigrasi ke-72.
Baca Juga : Seorang Warga Papua Tewas Dianiaya, Pelaku Diduga Oknum TNI AL Pos Ilwayab Merauke
Kedatangannya disambut dengan tarian tradisional Jawa Timur dan NTT yang merupakan daerah asal warga transmigran di Merauke.
Dalam kesempatan itu Menteri Abdul Halim Iskandar menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga transmigran lokal dan penghargaan pemilik ulayat serta meninjau pameran hasil-hasil produksi transmigran di Kabupaten Merauke.
Bantuan tersebut berupa kunci rumah kepada 17 kepala keluarga (KK) Transmigran Penempatan tahun 2022 dan pemberian penghargaan kepada pemilik tanah bermarga Mahuze di lokasi SP XII Distrik Muting Kabupaten Merauke, penghargaan kepada Transmigran Lokal terbaik, hand traktor, mesin pemotong rumput dan peralatan perbekalan transmigran.
Baca Juga : HUT Megawati ke-76, Kader PDIP Papua Selatan Giat Tanam Pohon di PLBN Sota Merauke
Di hadapan warga, Halim Iskandar mengatakan program transmigrasi menjadi bagian penting dari pembangunan di Indonesia.
Selama 72 tahun pelaksanaan program transmigrasi telah memberikan dukungan yang sangat positif bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Program transmigrasi juga telah berkontribusi positif dalam mewujudkan pusat-pusat pemerintahan. Hal itu terbukti dengan adanya pembentukan 2 provinsi, 11 kabupaten dan 454 kecamatan yang berasal dari daerah transmigrasi.
Baca Juga : Dua Napi Kabur dari Lapas Merauke, Petugas Diduga Lalai
“Ini artinya bahwa 72 tahun dengan basis transmigrasi kita sudah bisa mewujudkan pusat-pusat pemerintahan setiap levelnya seperti yang saya sebutkan tadi. Ditambah lagi dengan hari ini Pak Presiden Jokowi betul-betul konsen dalam pembangunan Ibukota Negara Nusantara dan itu semua adalah daerah transmigrasi,” kata Halim Iskandar kepada wartawan.
Dia mengharapkan model Program Transmigrasi dapat dikembangkan lebih baik lagi kedepan sehingga persepsi masyarakat terhadap program transmigrasi berubah. Program transmigrasi tidak lagi sekedar peningkatan ekonomi, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun lebih kepada prospek pengembangkan industrialisasi.
“Misalnya simbol-simbol transmigrasi harus diubah. Kalau dulu berangkat ke daerah transmigrasi harus bawa sabit, sekarang pakai traktor. Itu artinya pekerjaan-pekerjaan sudah mulai menggunakan pendekatan industrialisasi. Kepemilikan lahan juga ditambah atau diperluas lagi. Kemudian kawasan-kawasan baru harus punya ukuran yang rasional dengan akses-akses utama. Apakah itu pelabuhan maupun jalan tol.”
Baca Juga : Antisipasi Gangguan Kamtibmas 1 Desember di Papua, Polri-TNI Bersiaga
“Target transmigrasi yang akan datang adalah selain kepentingan ketahanan pangan juga untuk kepentingan ekspor dari komoditas-komoditas unggulan yang ada di Indonesia,” tandas Halim Iskandar.
Sebelumnya pada apel Hari Bakti Transmigrasi ke-72, Plt. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT Rajumber Prihatin menyebutkan sebanyak 2,2 juta kepala keluarga atau lebih dari 9,2 juta jiwa transmigran ditempatkan di kawasan permukiman baru di Indonesia.
Kementerian Desa PDTT telah membangun 3.606 satuan permukiman di 619 kawasan transmigrasi. Kawasan itu mencakup wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga yakni 22 kawasan transmigrasi yang ada di 19 kabupaten di 7 provinsi.
Baca Juga : Antisipasi Gangguan Kamtibmas 1 Desember di Papua, Polri-TNI Bersiaga
Program transmigrasi berperan sangat penting untuk terbentuknya 1.529 desa definitif. Di sisi lain, sebanyak 454 eks satuan permukiman transmigrasi berkembang menjadi ibukota kecamatan, 114 eks satuan permukiman transmigrasi mendukung ibu kota kabupaten serta dua ibu kota provinsi.
“Tidak hanya kuantitas program transmigrasi yang meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia transmigran serta masyarakat sekitarnya. Dari 1.529 desa yang terbentuk dari satuan permukiman, 15,07 persen atau 296 desa tumbuh menjadi desa maju dan 7,08 persen atau 139 Desa tumbuh menjadi desa mandiri. Dapat bandingkan saat ini dari 74.961 desa seluruh Indonesia, jumlah desa mandiri mencapai 8,43 persen dan desa maju mencapai sudah ada 27,3 persen,” kata Rajumber.
Khusus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, kata Rajumber, dua desa eks satuan permukiman yaitu Kampung Sukamaju di Distrik Malind dan Kampung Sota di Distrik Sota. Kedua kampung itu telah terindeks sebagai desa maju dengan nilai indeks masing-masing 0,75 dan 0,76 persen. Capaian indeks ini menunjukkan bahwa dua desa tersebut tidak akan lama lagi menjadi desa mandiri.
Baca Juga : Antisipasi Gangguan Kamtibmas 1 Desember di Papua, Polri-TNI Bersiaga
“Dampak transmigrasi tidak hanya berskala lokal dan regional, tapi kawasan transmigrasi juga mendukung dan menjaga pembangunan nasional. Salah satunya adalah kawasan transmigrasi Salor di Kabupaten Merauke yang telah mendukung pusat kegiatan nasional dan kawasan transmigrasi Muting mendukung kegiatan skala lokal dan regional,” ungkapnya.
Dia mengatakan upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat khusus di Kabupaten Merauke khususnya, Kementerian menyerahkan kunci rumah kepada 17 kepala keluarga transmigrasi penempatan tahun 2022. Selain itu, Kementerian Desa PDTT juga menyerahkan bantuan lainnya untuk mendukung warga transmigran lokal.
“Penyerahan bantuan ini sebagai kado di Hari Bakti Transmigrasi ke-72. Selain itu juga dilakukan penyerahan bidang tanah hak pengelolaan transmigrasi di Kabupaten Merauke dari Kementerian Desa PDTT kepada Pemkab Merauke,” pungkasnya.
