REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Otoritas Jasa Keuangan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (OJK Sulselbar) menilai, penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memberikan kontribusi besar dalam memacu percepatan akses keuangan masyarakat. Bahkan hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menilai, keberadaan TPAKD dirancang sebagai forum koordinasi antar instansi di daerah. Salah satu perannya yakni mempercepat akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan semangat sinergitas, komitmen, dan konsistensi atau Sikoko, kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” terangnya, saat melakukan silaturahmi bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin.
Inovasi keuangan daerah ini mulai dari pengembangan ekonomi berbasis pertanian, literasi keuangan konvensional maupun syariah, hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah-daerah terpencil.
“Adanya penghargaan TPAKD Award menjadi bukti nyata komitmen Sulsel dalam memperluas akses keuangan yang inklusif dan berdampak langsung ke masyarakat,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Muchlasin juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan periode Maret 2025. Misalnya, pada kinerja perbankan melalui total aset tercatat sebesar Rp204,99 triliun atau tumbuh 5,91 persen secara tahunan (year on year). Kemudian, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp137,34 triliun atau tumbuh 6,55 persen yoy.
“Untuk penyaluran kredit kita di Sulsel mencapai Rp165,78 triliun atau naik 3,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.
Selanjutnya, untuk kondisi penyaluran kredit produktif tercatat sebesar Rp83,39 triliun, sedangkan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun. Di sektor pasar modal, jumlah investor terus meningkat. Tercatat sebanyak 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksi saham juga mencapai Rp6,09 triliun.
Dengan pertumbuhan ini, Provinsi Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis digital maupun konvensional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan OJK Sulselbar berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Sementara, Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi mengungkapkan, TPAKD menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Sulawesi Selatan memiliki komitmen besar dalam memperluas jangkauan layanan keuangan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan edukasi keuangan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Program TPAKD di Sulsel selama ini dinilai cukup progresif dan telah menjadi rujukan nasional dalam pengembangan model inklusi keuangan berbasis lokal. Dengan potensi besar di sektor pertanian dan UMKM, Sulsel berupaya mendorong adopsi layanan keuangan digital, termasuk asuransi mikro dan pinjaman berbasis kelompok.