REPUBLIKNEWS.CO.ID, PANGKEP — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pangkep melakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong pemerataan akses jasa keuangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Salah satunya dengan secara aktif melakukan rapat koordinasi sebagai langkah strategis dalam penguatan akses keuangan inklusif dan berkelanjutan.
Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin mengungkapkan, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, serta memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Apalagi, peran TPAKD sangat strategis dalam mengorkestrasi sinergi antara pemerintah daerah dan sektor jasa keuangan.
“Kami mendukung optimalisasi TPAKD Pangkep sebagai pendorong perluasan akses keuangan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan wilayah perdesaan,” ujarnya, dalam pertemuan, kemarin.
Ia menambahkan, TPAKD Pangkep menjadi salah satu penerima penghargaan TPAKD Award periode 2024 lalu. Pihaknya terpilih dalam kategori pelaksana terbaik program Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke DaerahkU (LayarKU).
“Penghargaan yang didapatkan TPAKD Pangkep ini tentunya atas hasil kolaborasi aktif seluruh Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam memberikan edukasi keuangan hingga ke desa-desa dan pulau-pulau di wilayah Pangkep,” terang Muchlasin.
Lanjutnya, sejalan dengan Peta Jalan TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun ini juga menjadi momentum percepatan implementasi program-program unggulan OJK Sulselbar. Pertama, Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan (EPIKS) yang bertujuan mendorong akses keuangan syariah di lingkungan pesantren. Kedua, klasterisasi UMKM, dimana telah membentuk 1.308 klaster dengan total plafon pembiayaan mencapai Rp681,93 miliar untuk 19.526 debitur di wilayah Sulselbar.
Ketiga, program Layarku. Dalam program ini dilakukan pemanfaatan jaringan IJK untuk menyentuh desa-desa di Sulawesi Selatan.
Keempat, program Ekosistem Keuangan Inklusif Desa yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan di wilayah perdesaan. Kemudian kelima adalah program budidaya Pisang Cavendish. Program ini sebagai bagian dari program pengembangan ekonomi daerah (PED).
“Saat ini penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk program budidaya pisang cavendish di Pangkep telah mencapai Rp1 miliar untuk 10 Hektare (Ha) lahan,” ungkap Muchlasin.
Sementara, Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau menambahkan, kondisi geografis Kabupaten Pangkep sebagai daerah tiga dimensi yakni daratan, kepulauan, dan pegunungan menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan akses keuangan.
“Karenanya memang sangat dibutuhkan pendekatan digital, edukatif dan kolaboratif untuk menjawab tantangan tersebut,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi PPA II B Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan Iman Rohendiawan mengungkapkan, strategi optimalisasi dana desa menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan ekonomi desa dan mendorong inklusi keuangan.
Selain itu, DJPb juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa, Transparansi pengelolaan keuangan, dan penguatan infrastruktur digital dalam mendorong desa mandiri. Dimana, saat ini Kabupaten Pangkep telah memiliki 13 desa mandiri atau naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 6 desa.
“Melalui sinergi TPAKD, kita tidak hanya membuka akses keuangan kita, tetapi membuka harapan, memberdayakan potensi, dan menyalakan semangat untuk mewujudkan Pangkep yang inklusif, mandiri, dan siap melangkah menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.