REPUBLIKNEWS.CO.ID, PANGKEP — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar terus mendorong penguatan inklusi keuangan, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kali ini bersama Industri Jasa Keuangan (IJK) dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendukung program pemerintah dalam upaya peningkatan gizi serta perluasan inklusi keuangan bagi masyarakat di Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma’rang, Pangkep.
Hal ini ditujukan melalui partisipasi OJK dalam rangkaian kegiatan Launching Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talaka.
Partisipasi OJK dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dan masyarakat dalam memperkuat kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Inisiatif ini juga merupakan bagian dari implementasi Arah Kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta selaras dengan Program Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-3 dan ke-4, yang menekankan peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pemerataan pembangunan dan pemberdayaan daerah.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin mengatakan bahwa OJK memiliki peran strategis tidak hanya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga dalam memastikan manfaat sektor keuangan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah 3T.
“Kami meyakini bahwa program ini selaras dengan Asta Cita ke-3 dan ke-4, yang menekankan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan daerah untuk memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, dalam kegiatan, kemarin.
Melalui sinergi dengan perbankan dan lembaga jasa keuangan, OJK terus mendorong pelaksanaan edukasi keuangan, inklusi keuangan, serta pembiayaan produktif yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat akar rumput. Pendekatan ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang menempatkan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama.
Program SPPG dirancang sebagai dapur pusat yang memproduksi dan mendistribusikan makanan sehat dan bergizi untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui penyediaan makanan bergizi tersebut, program ini bertujuan meningkatkan status gizi anak-anak, mencegah kekurangan gizi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.
Lanjutnya, untuk memastikan keberlanjutan program, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat berperan dalam penyediaan modal kerja bagi penyelenggara SPPG maupun petani sebagai pemasok bahan baku. Penyaluran pembiayaan tersebut tetap dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik.
“Dalam ekosistem ini, OJK menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong peningkatan inklusi keuangan guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program,” ujarnya.
Program SPPG Talaka merupakan inisiatif pemerintah yang dikembangkan sebagai model integrasi antara peningkatan gizi dan inklusi ekonomi masyarakat, yang dapat direplikasi di berbagai wilayah di wilayah Sulselbar.
Dengan dukungan lintas sektor yang melibatkan regulator, pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri keuangan, program ini mencerminkan semangat kolaborasi untuk memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep, mitra industri keuangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung kolaborasi ini. Mari kita lanjutkan sinergi ini untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, dan inklusif secara ekonomi,” tutup Muchlasin.