REPUBLIKNEWS.CO.ID – BUTON TENGAH Di tengah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Bupati Buton Tengah memilih berdiri di depan bangunan yang menjadi polemik. Dengan menunjuk selasar dan ruang makan Sekolah Rakyat (SR) Terpadu 69, ia membantah keras tudingan adanya anggaran siluman senilai Rp1 miliar.
Ini siluman? Siluman itu tidak punya wujud. Ini ada, bisa dipegang, dan setiap hari ratusan anak-anak Buton Tengah makan di sini, ujar Azhari saat meninjau lokasi, Kamis (12/2/2026).
Pernyataan ini merupakan respons langsung atas pembentukan Pansus DPRD pada 2 Februari 2026. DPRD mempersoalkan proyek pembangunan dapur dan ruang makan SR yang dinilai janggal karena telah rampung sebelum anggarannya disahkan dalam APBD-Perubahan 2025, serta penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang disebut tidak sesuai peruntukan.
Azhari tidak menampik fakta bahwa proyek dikerjakan lebih dulu. Justru, ia menjelaskan alasan di balik langkah itu. Program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat mensyaratkan fasilitas dapur dan ruang makan harus sudah siap saat siswa masuk pada akhir Juli 2025. Sementara itu, mekanisme perubahan APBD Buton Tengah baru bisa ditetapkan pada Oktober 2025
Jika kita bertumpuh pada prosedur normal dan menunggu Oktober, maka izin operasional sekolah batal. Konsekuensinya, Buton Tengah kehilangan program pusat sekolah rakyat senilai Rp250 miliar tegas mantan Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka itu.
Sebagai pemimpin di Buton Tengah kami lebih khawatir anak-anak Buton Tengah kehilangan masa depan daripada takut pada Pansus, tambahnya.
Salah satu pokok persoalan yang diangkat DPRD adalah legalitas penggunaan dana BTT. Merujuk Permendagri 77 Tahun 2020, BTT diperuntukkan bagi kondisi darurat seperti bencana alam, wabah, atau kejadian luar biasa.
Azhari tidak membantah aturan itu. Namun, ia mengajukan tafsir yang lebih luas. Merujuk data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buton Tengah yang terendah di Sulawesi adalah sebuah darurat sosial dan bencana keterbelakangan yang tak kalah genting.
Apakah kebodohan dan kemiskinan ekstrem bukan bencana, Jika hanya membaca aturan secara kaku, anak-anak kita akan terus tertinggal. Saya memilih menggunakan diskresi untuk menerobos, ujarnya.
Terhadap pembentukan Pansus yang dipimpin La Goapu (Fraksi NasDem) dan beranggotakan delapan legislator, Azhari menyatakan menghormati fungsi pengawasan DPRD Ia bahkan menyambut baik rencana Pansus yang akan berkonsultasi ke BPKP, Kemendagri, LKPP, dan merekomendasikan audit BPK.
Namun, ia melontarkan catatan kritis. Saya heran, mengapa Pansus buru-buru dibuat padahal pemeriksaan rutin BPK dan Inspektorat belum keluar hasilnya.
Di tengah tekanan politik, Azhari justru melontarkan gagasan progresif. Ia berencana menjadikan Buton Tengah sebagai daerah percontohan transparansi anggaran tingkat nasional. Seluruh pejabat, termasuk dirinya dan anggota DPRD, nantinya wajib melaporkan perjalanan dinas via Google Maps dan media sosial.
Cantumkan lokasi hotel, biaya menginap, agenda. Jika tidak lapor secara mandiri, Dinas Kominfo akan mengunggahnya. Biar publik yang menilai, ujarnya.
Gagasan ini, jika terealisasi, akan menjadi lompatan besar tata kelola pemerintahan. Namun, di saat yang sama, ini juga merupakan tantangan terbuka bagi kita untuk mengusung transparansi.
Di akhir perbincangan, Azhari kembali menunjuk ke arah bangunan dapur dan ruang makan. Sejumlah siswa terlihat keluar membawa piring usai makan siang.
Anak-anak ini tidak peduli anggarannya dari pos BTT, hibah, atau APBD. Mereka hanya tahu mereka bisa makan, mereka punya pendidikan, dan mereka tidak putus sekolah, katanya.
Sekolah Rakyat Terpadu 69 Buton Tengah kini telah beroperasi. Pada tahun ajaran mendatang, ditargetkan lebih dari 1.000 siswa dari keluarga miskin ekstrem dan putus sekolah akan ter cover. Bagi Azhari, Rp1 miliar yang dipersoalkan bukanlah beban anggaran. Itu adalah harga tiket masuk untuk membawa Rp250 miliar dana negara ke Buton Tengah. Dan itu adalah investasi agar anak-anak kita tidak lagi tertinggal secara pendidikan, pungkasnya.