REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas melakukan kunjungan kerja dalam rangka kegiatan pengawasan APBD Sulsel, Rabu (26/3/2025). Bertempat di RM Golden Suki, Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
Pada kesempatan itu, ia disambut hangat oleh masyarakat yang merupakan para konstituennya. Hadir perwakilan lurah, para ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Dalam sambutannya, Edward Horas menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari kegiatan pengawasan APBD Provinsi Sulsel ini. Agenda tersebut katanya, dilaksanakan sejak 2023 yang lalu.
“Agenda ini pertama kali diprogramkan pada 2023 lalu. Sebelum dilaksanakan telah diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Sulsel,” kata Edward Horas.
Menurut legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu, pengawasan pelaksanaan APBD mutlak dilakukan. Tujuannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Edward Horas ingin memastikan setiap pelaksanaan APBD Sulsel di daerah pemilihannya tepat sasaran. Sebab secara langsung, katanya, hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang diwakilinya.
“Kualitas dari setiap kegiatan yang menggunakan dana APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemantauan secara langsung, masukan dan informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan agar penggunaan dana APBD ini tepat sasaran,” tegas sekretaris Komisi A DPRD Sulsel tersebut.
Setiap dana APBD yang digunakan dalam pembangunan, kata Edward Horas harus benar-benar menyentuh pada kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, keputusannya untuk turun mengawasi pelaksanaan dana APBD tersebut sangat dibutuhkan.
“Saya sengaja melibatkan langsung masyarakat dalam kegiatan pengawasan APBD ini. Sebab masyarakat dapat memantau dan menilai secara kasat mata kegiatan pembangunan di sekitar tempat tinggal mereka sehingga masukannya tentu lebih valid lagi,” ujarnya.
Selain melakukan kegiatan pengawasan APBD, momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Edward Horas untuk menampung aspirasi para konstituennya. Mayoritas dari mereka membutuhkan bantuan terkait pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Adapun sejumlah kendala yang dialami masyarakat terkait KIS tersebut dielaborasi bersama guna mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Masukan terkait layanan dan pembangunan inilah yang kemudian akan dibahas bersama dengan stakeholder terkait pasca kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan. (*)