REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Kabupaten Sinjai yang rencananya digelar pada bulan Juli 2021 belum ada kepastian.
Hal ini dikarenakan adanya surat edaran Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel yang meminta Bupati dan Wali Kota untuk kembali mengkaji rencana PTM mengingat Sulsel masih dalam zona kuning penyebaran Covid-19.
Belum lagi karena adanya peningkatan kurva penularan secara tajam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun DKI Jakarta.
Menanggapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan (Disdik) belum bisa memastikan pelaksanaan sekolah dengan sistem tatap muka karena masih melihat kurva penularan Covid-19 sebelum tahun ajaran baru.
Kepala Disdik Sinjai Andi Jefrianto Asapa mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji, menganalisis dan menindaklanjuti kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
Terkait tahun ajaran baru, menurutnya kondisi yang ada saat ini masih fluktuatif sehingga tetap masih memungkinkan untuk dilakukan PTM dengan terlebih dahulu tetap melakukan koordinasi dengan Satgas Covid Kabupaten Sinjai dengan melihat zona atau angka penularan Covid-19.
“Tetapi secara kewajiban, Dinas Pendidikan setiap saat sudah siap melakukan PTM secara terbatas. Kami sudah melahirkan SOP (Standar Operasional Prosedur), mudah-mudahan dalam waktu dekat Satgas Covid-19 sudah menelaah kemudian memberikan rekomendasi kepada kami,” ucapnya, sabtu (03/07/2021).
Lebih lanjut dikatakan, bahwa pelaksanaan PTM ini tergantung zona penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sinjai sehingga ia mengharapkan kerjasama kepada seluruh masyarakat untuk bersatu dalam menekan penyebaran Covid-19 agar PTM bisa dilakukan di tahun ajaran baru ini.
Ditambahkan Andi Jefri pihaknya tetap bertanggung jawab untuk menyiapkan segala sesuatunya yang sesuai dengan SOP yang telah dibuat dan pihaknya siap melakukan PTM secara terbatas di Sinjai.
“Pada prinsipnya kami sudah siap, tapi semuanya sangat tergantung pada keputusan Satgas Covid-19 Kabupaten Sinjai. Bagaimanapun kami tunduk instruksi Presiden bahwa Satgas Covid-19 Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang menentukan boleh tidaknya kegiatan PTM bisa dilakukan,” kuncinya. (Anto)