Pemda Buteng Raih WTP Tiga Kali Berturut-turut

REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI — Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah (Buteng), Samahuddin dan La Ntau (SamaTau), berhasil mempertahankan prestasi dan kembali mempersembahkan predikat opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dari BPK RI.

Penghargaan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Opini WTP atas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tahun 2019 yang diterima langsung Bupati Buteng, Samahuddin di kantor BPK Perwakilan Sultra di Kendari, Senin (22/06/2020).

Terdapat empat kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara (Sultra). Diantaranya Kabupaten Muna Barat (Mubar), Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Bombana.

Bupati Buteng, Samahuddin sangat bersyukur dan berterima kasih atas pencapaian ini. Prestasi ini adalah buah dari komitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih dan akuntabel di Buteng.

Kabupaten Buteng pertama kali mencatatkan opini WTP berhasil atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017 lalu disusul pada 2018. Kini sejarah terulang kembali dengan predikat yang sama atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2019 yang baru saja disematkan BPK.

Samahuddin menyadari bahwa prestasi yang diraih merupakan kerjasama dan kerja keras dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya yang menangani pengelolaan keuangan. Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh OPD di Buteng.

“Utamanya berkat kerjasama antara BPKAD Buteng, Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengawasannya,” kata Samahuddin.

Prestasi Pemerintah Kabupaten Buteng meraih opini WTP atas pengelolaan keuangan tahun 2019 semakin lengkap dengan torehan nilai yang membanggakan. Nilai yang dicatatkan Pemkab Buteng mencapai 95,15 persen.

“Kita diberikan nilai 95,15 persen oleh BPK Perwakilan Sultra. Ini adalah bentuk penghargaan yang sangat kita syukuri dan saya berterima kasih untuk itu,” kata Samahuddin.

Catatan nilai 95,15 persen ini menjadi nilai tertinggi melampaui Daerah Otonomi Baru (DOB) bahkan daerah lain yang ada di Sultra. Sebelumnya, Pemkab Buteng juga meraih nilai tertinggi pada atas atas pengelolaan keuangan tahun 2018 lalu. Nilai yang ditorehkan Pemkab Buteng mencapai 88,16 persen.

“Ini tentu berkat kerjasama antara BPKAD, Inspektorat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, baik dalam pengelolaan keuangan maupun pengawasannya,” katanya. (Dzabur Al-Butuni)