REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Pengadilan Negeri Sungguminasa akan mendorong terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang kuat antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga sangat penting adanya sinergi dan kolaborasi antar lembaga dalam mewujudkan hal tersebut,” ungkap Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, saat menghadiri Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Ketua Baru, Ahmad Bukhori, di Aula Pengadilan Tinggi Makassar, kemarin.
Ia menegaskan, keberlangsungan sistem peradilan yang terpercaya, cepat, dan transparan sangat penting dalam arah pembangunan kepemimpinannya bersama Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Sehingga, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa yang baru diharapkan mampu memperkuat integritas dan pelayanan hukum di wilayah Kabupaten Gowa.
“Kepastian hukum bukan sekadar prinsip konstitusi, tetapi menjadi kebutuhan riil masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami berharap jajaran pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian terus menjalin komunikasi intensif, membangun semangat bersama dalam menegakkan hukum,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Darmawangsyah juga mengucapkan selamat bertugas kepada Ahmad Bukhori serta menyampaikan apresiasi kepada Ketua PN Sungguminasa sebelumnya, Hasanuddin, atas pengabdiannya selama menjabat.
“Selamat datang dan selamat mengemban amanah di Kabupaten Gowa. Kami yakin, kepemimpinan Bapak Ketua PN yang baru akan membawa semangat baru bagi Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ucapnya.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Gowa berharap adanya penguatan sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Gowa untuk menjadi daerah yang berkeadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, serta memprioritaskan kepentingan publik dalam setiap proses kebijakan dan pelayanan.
“Penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat harus menjadi komitmen bersama. Kami di daerah siap mendukung seluruh proses hukum yang menjunjung transparansi dan integritas,” tutupnya.