REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen dalam mendorong terpenuhinya masyarakat dengan keluarga sehat dan sejahtera.
Salah satunya melalui Kampung Keluarga Berencana (KB) di desa-desa pada seluruh kecamatan. Baik di wilayah dataran tinggi maupun dataran rendah dengan menyasar pada desa-desa tertinggal.
Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan DPPKB Gowa Murniati mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah membentuk 60 Kampung KB atau berhasil mencapai target Rencana Strategis (Renstra) Kemenkes 2021.
“Kemarin kami kembali mencanangkan lagi enam desa untuk mencukupi Renstra Kampung KB, dimana harus 60 Kampung KB sampai 2021,” katanya dikonfirmasi, Jumat (24/12/2021).
Ia menyebutkan, keenam Kampung KB tersebut masing-masing di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Desa Bussioloro, Kecamatan Bungaya, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Desa Pabundukang, Kecamatan Bonsel, Desa Biringala, Kecamatan Barombong dan Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat.
Dari 60 Kampung KB yang dibentuk antara lain pada 2016 sebanyak 1 Kampung KB, 2017 sebanyak 18 Kampung KB, 2018 sebanyak 8 Kampung KB, 2019 sebanyak 27 Kampung KB Mandiri dan 2021 dicanangkan 6 Kampung KB.
“2020 kami tidak mencanangkan Kampung KB sebab masih dalam pandemi Covid-19. Sehingga fokus kami membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19,” ujarnya.
Ia mengaku, pencanangan Kampung KB telah dibentuk dengan sasaran utamanya adalah menyasar desa-desa yang cakupan KB dan tingkat kesejahteraannya yang masih rendah.
Bahkan pada 2022 mendatang sesuai dengan aturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang penanganan stunting memfokuskan pembentukan Kampung KB dengan melihat angka stunting di daerah tersebut.
“Makanya kemarin itu Kampung KB yang kita pilih adalah desa yang menjadi lokus stunting,” ujarnya.
Ia menyebutkan, beberapa program Kampung KB yang difokuskan antara lain mempercepat penurunan angka kemiskinan, mempercepat penurunan kematian angka ibu dan bayi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membentuk kelompok kegiatan (Poktan) yang ada di desa tersebut.
“Dari Kampung KB ini juga kami banyak membentuk 175 pelaku usaha mandiri atau Usaha Peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan memanfaatkan hasil bumi yang ada di desa masing-masing,” kata Murniati.
Dengan adanya Kampung KB di 60 desa yang ada di masing-masing kecamatan ini beberapa perubahan dari desa tersebut mulai dirasakan masyarakat. Antara lain pada sektor kesehatan yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi serta, sanitasi layak, pemanfaatan air bersih dan meningkatkan cakupan imunisasi.
Kemudian pada peningkatan masyarakat yaitu perbaikan insfrastruktur, penurunan jumlah rumah tidak layak huni dan pembinaan kemandirian masyarakat.