REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA – Pemerintah Kabupaten Gowa menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, kerjasama ini dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Sehingga kerjasama ini akan membantu pemerintah daerah dalam hal pendampingan.
“Pengelolaan keuangan yang baik tentu menjadi harapan seluruh pemerintah daerah. Dengan kerjasama ini kita harapkan dapat mengelola keuangan yang lebih baik, mulai dari perencanaan sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban,” katanya.
Selain itu, Adnan mengungkapkan pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa ini mengakibatkan perekonomian mengalami penurunan. Sehingga kemandirian suatu daerah sangat dibutuhkan. Olehnya Pemkab Gowa mendorong optimalisasi PAD agar perekonomian Gowa bisa tetap kuat meskipun anggaran mengalami penurunan.
“Kami juga meminta identifikasi potensi PAD di Gowa yang belum tergarap apalagi di tengah pandemi annggaran mengalami penurunan. Jadi meskipun dana transfer, DID turun kita bisa mengatasi itu dengan adanya optimalisasi PAD itu,” jelasnya.
Sementara Kepala Kanwil DJPb Sulsel, Syaiful mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan terbaik m dalam tata kelola keuangan daerah. Baik pusat maupun di daerah mulai dari realisasi DAK fisik, dana desa, dana transfer hingga memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM yang merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19.
Syaiful menyampaikan, realisasi DAK fisik Kabupaten Gowa saat ini sudah bagus jika dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya meskipun masih rendah yaitu dari pagu Rp219,9 miliar, realisasi DAK fisik baru Rp24,5 miliar atau sekitar 11 persen, sedangkan realisasi dana desa cukup menggembirakan yakni dari total Rp147 milar, realisasi sudah mencapai Rp64,1 miar atau 43,5 persen.
“Kenapa saya mengatakan realiasi DAK Fisik Gowa 11 persen masih lebih bagus dibandingkan daerah lain, karena beberapa daerah bahkan masih nol persen, sehingga meskipun realisasi 11 persen ini masih rendah tapi cukup bagus maka perlu dilakukan proses percepatan,” jelasnya.
Ia berharap, penandatanganan MoU ini bisa membantu pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel khsusnya di Kabupaten Gowa dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan capaian realisasi anggaran sesuai dengan apa yang telah ditentukan. (Rhy)