REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Pemerintah Kabupaten Gowa terus berbenah menjadi daerah yang ikut berkontribusi dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Upaya ini dilakukan dengan menjadi daerah yang berkontribusi dalam mengendalikan inflasi hingga menerapkan sistem transaksi non-tunai dalam lingkungan pemerintahan.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menegaskan, langkah ini esensial untuk mengelola pasokan pangan dan menjadikan Zona IV sebagai role model transaksi non-tunai yang kontributif bagi stabilitas nasional.
“Gowa, Maros dan Takalar adalah daerah penghasil pangan, sedangkan Makassar berperan sebagai pusat distribusi dan jasa. Keterpaduan ini harus dimanfaatkan melalui penyusunan neraca pangan yang presisi agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berbasis bukti,” ujarnya, di sela-sela menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) Zona IV untuk Memperkuat Sinergi Ekonomi Regional Sulawesi Selatan, di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Kamis (30/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan pengendalian inflasi, penyusunan neraca pangan berbasis data, dan adopsi masif elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Darmawangsyah menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa 2024, perekonomian daerah tumbuh sebesar 5,39 persen dengan tingkat inflasi sebesar 1,19 persen yang mengacu pada Kota Makassar. Angka ini menunjukkan kondisi makro ekonomi yang relatif stabil, namun tetap membutuhkan pengawasan ketat terhadap fluktuasi harga komoditas pangan strategis.
“Inflasi pangan adalah persoalan nyata yang menuntut kesiapan sistem dan koordinasi lintas daerah. Kami berkomitmen memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, menggelar pasar murah secara berkala, dan memastikan bantuan sosial disalurkan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat,” lanjutnya.
Selain upaya pengendalian harga, Wabup Gowa juga mendorong adopsi sistem transaksi elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, elektronifikasi bukan hanya efisiensi administrasi, tapi juga sebagai mekanisme pengawasan fiskal yang berkontribusi terhadap kestabilan ekonomi.
“Elektronifikasi transaksi pemerintah adalah instrumen penting dalam reformasi keuangan daerah. Melalui digitalisasi pembayaran, kita dapat meminimalkan kebocoran anggaran sekaligus mempercepat respons terhadap dinamika ekonomi lokal,” tegasnya.
Dalam upaya tersebut tentunya hal penting yang perlu didorong adalah dengan membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan kemandirian ekonomi daerah.
“Sinergi yang dibangun hari ini adalah bentuk nyata kesinambungan kepemimpinan ekonomi daerah. Jika leluhur kita mampu membangun perdagangan lintas pulau berabad-abad lalu, kita harus mampu memastikan stabilitas pangan dan inflasi untuk generasi masa depan,” ujarnya.
Sementara, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Wahyu Purnomo menegaskan pentingnya kesinambungan koordinasi lintas daerah dalam menjaga momentum stabilitas harga.
“Pengendalian inflasi tidak berhenti pada intervensi harga, lebih dari itu juga pada pembenahan struktur pasokan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menilai, zona IV berpotensi menjadi contoh model integrasi pangan berbasis data. Dimana pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu ekosistem ekonomi yang efisien.