REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan dukungannya terhadap dua program strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), yaitu Gratispol (program perjalanan religi gratis seperti umrah) dan Jospol (pemberian insentif untuk guru keagamaan, marbot masjid, serta penjaga rumah ibadah non-Muslim).
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan seluruh kabupaten/kota se-Kaltim, yang digelar di Plenary Hall Gelora Kadrie Oening, Samarinda, Jumat (27/06/2025).
Mewakili Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Sunggono menegaskan bahwa kehadiran Kukar dalam forum tersebut bukan sekadar bentuk partisipasi formal, melainkan cermin nyata komitmen sinergitas antar-pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar bahkan telah lebih dulu mengimplementasikan program serupa, khususnya melalui inisiatif Kukar Idaman, yang mencakup intervensi di bidang sosial dan pendidikan.
“Di Kukar, kami telah menjalankan sejumlah program seperti Beasiswa Kukar Tuntas, Beasiswa 1000 Guru Sarjana, Beasiswa Prestasi Stimulan, serta dukungan terhadap marbot lewat Program Kukar Berkah,” ujar Sunggono.
Namun demikian, ia mengakui masih ada ruang untuk perluasan manfaat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang belum tersentuh bantuan. Oleh karena itu, kehadiran program Gratispol dan Jospol dari Pemprov Kaltim dinilai bisa menjadi pelengkap yang memperkuat ekosistem kesejahteraan di daerah.
Agar implementasinya tepat sasaran dan tidak terjadi duplikasi penerima, Sunggono menekankan pentingnya sinkronisasi data antara kabupaten dan provinsi. “Kami ingin memastikan bahwa data calon penerima manfaat terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Program dari dua level pemerintahan ini harus saling melengkapi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi keselarasan visi antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim, khususnya dalam membangun kesejahteraan inklusif yang menyasar masyarakat lapisan bawah. Ia menyebut, keberhasilan program sosial sangat tergantung pada koordinasi dan kolaborasi lintas wilayah serta pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Sinergitas kebijakan ini sangat penting agar dampak program benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar seremonial,” pungkasnya.