REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menangani penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi percontohan nasional.
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Leo Efriansyah menjelaskan, kehadirannya bersama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI merupakan bagian dari koordinasi pengawasan dan evaluasi terhadap program prioritas nasional, termasuk program penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Kami memilih Kabupaten Gowa karena dianggap berhasil mengimplementasikan program penanggulangan masyarakat miskin ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025,” katanya, di sela-sela kunjungan Tim Pemeriksa Kinerja BPK RI, di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, kemarin.
Ia menambahkan, salah satu terobosan Pemerintah Kabupaten Gowa adalah pendirian Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa. Dimana menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai inovasi daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional,” ujarnya.
Sementara, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin menegaskan, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
“Melalui amanat tersebut, pemerintah kemudian memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS),” jelasnya.
Dalam kunjungan BPK RI ini juga pihaknya akan melakukan observasi lapangan ke SRMP 24 Gowa. Dimana menjadi salah satu program strategis daerah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
“Kami berharap observasi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan di lapangan,” kata Darmawangsyah.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data yang objektif dan transparan kepada tim pemeriksa.
“Kami ingin setiap program benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan perbaikan menuju Gowa yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Di tempat yang sama,, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kali ini bersifat tematik, dengan fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
“Pemeriksaan tematik dilakukan secara simultan di berbagai OPD terkait tema pembangunan manusia, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN),” jelasnya.
Masyitoh menambahkan, BPK juga berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk menghimpun masukan dan kendala dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, termasuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.
“Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah,” katanya.