Pendidikan Dan Sosial

  • Bagikan

REPUBLIKNEWS.CO.ID,MAKASSAR,Mutu pendidikan yang sangat buruk, dan tidak memiliki rencana strategik jangka panjang. Terbukti tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Hal ini ditandai antara lain pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia/IPM yang lamban (Indonesia diurutan ke-111 pada tahun 2019, masa lama belajar rata-rata baru kelas 2 SMP, Global competitiveness index masih berada di urutan ke-50, di bawah beberapa negara ASEAN). Di tingkat pendidikan tinggi hanya tiga perguruan tinggi yang masuk World Class University Rangking.

Dapat dipastikan mutu pendidikan nasional mengalami penurunan pada masa Pandemi Covid-19 yang meniscayakan siswa/mahasiswa harus belajar online atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Hal demikian disebabkan oleh karena Negara abai dalam menyiapkan regulasi, infrastruktur dan piranti keras seperti jaringan internet, alat komunikasi yang memadai, dan materi belajar yang sesuai dan penyediaan pulsa gratis (sebagai contoh, pelajar yang dapat mengakses internet hanya 5 persen di NTT dan 9 persen di Kalimantan). Kenyataan ini telah menimbulkan hilangnya potensi pesertadidik yang dapat membawa hilangnya generasi bangsa. Ditambah Kemendikbud sebagai penentu kebijakan (regulator) sekaligus menjadi pelaksana (operator) uji kompetensi kesehatan, yang justru melanggar UU Pendidikan tinggi nomor 2 tahun 2012, yang didalamnya mengamanahkan pada perguruan tinggi bersama organisasi profesi, sehingga hampir 350.000 lulusan perguruan tinggi kesehatan terlantar karena proses yang tidaka kuntabel.

Walaupun anggaran Pendidikan telah ditetapkan minimal 20 persendari APBN dan APBD, namun Pemerintah tidak mampu merealisasikannya. Sebagai akibatnya akses pendidikan bermutu tidak dicapai secara merata dan massif di seluruh daerah. Padamasa Pandemi Covid-19 umumnya mahasiswa kesulitan membayar uang kuliah karena tidak ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah, pada pendidikan dasar), nasib dosen-guru honorer yang tidak jelas dan minimya bantuan pemerintah pada perguruan tinggi swasta (PTS).

Pada sisisosial budaya kemasyarakatan kehidupan bangsa menghadapi tantangan besar yaitu terjadinya keterbelahan masyarakat terutama karena praktik politik belah bamboo (devide et impera). Demi kepentingan politik, penguasa cenderung mengadudomba antara kelompok-kelompok masyarakat dengan mempertajam issue primordial/sektarian, melakukan diskriminasi dan provokasi atas dasar SARA, menggunakan buzzer bayaran untuk menghancurkan lawan politik, yang kesemuanya memperparah kohesi dan solidaritas sosial, serta mengancam persatuan Indonesia.

Budaya luar yang terus mengancam kehidupan anak muda Indonesia melalui berbagai media sosial, melalui investasi yang tidak terkendali. Pemerintah tidak mampu meminij kehidupan sosial budaya yang baik pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Budaya kekerasan dalam kehidupan di masyarakat sangat kental, ditingkat akar rumput. Banyak anggota masyarakat tidak memiliki rasa malu dalam melakukan tindakan buruk, kurang senonoh dan kekerasaan, saling berbangga dengan kelompok dan golongan. Dalam kehidupan sosial budaya, terjadi degredasi moral, hilang dan lunturnya : persatuan, hidup berdampingan, kebersamaan dan go
(Humas UIT/Beddu Lahi)

  • Bagikan