REPUBLIKNEWS.CO.ID, GOWA — Keakuratan data kesejahteraan sosial melalui validasi akan menentukan penerimaan program bantuan pemerintah akan tepat sasaran.
Olehnya, dalam mewujudkan hal tersebut operator dan pengisi data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di tingkat desa dan kelurahan perlu diperkuat.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang mengatakan bahwa perbaikan dan pembaruan data menjadi fondasi utama dalam penentuan kebijakan sosial di Kabupaten Gowa.
“Tidak boleh lagi ada salah-salah data. Kita sering kali mengalami masalah karena data yang tidak akurat,” tegasnya, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendidikan dan Pelatihan Verifikasi serta Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi Operator dan Pengisi Data SIKS-NG Desa/Kelurahan, di Hotel Grand Imawan Makassar, kemarin.
Ia menyampaikan bahwa hingga 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Gowa berhasil ditekan menjadi 7,84 persen. Menurutnya suatu daerah mampu dikatakan maju jika masyarakat miskinnya semakin berkurang.
“Selama ini kita fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat baik melalui pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan agar pengangguran bisa terus ditekan,” tambahnya.
Dirinya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa untuk terus memperkuat kualitas data sosial agar setiap program benar-benar tepat sasaran. Apalagi sejumlah program bantuan pemerintah turut menyasar masyarakat di Kabupaten Gowa, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga PBI Jaminan Kesehatan.
“Ini kesempatan kita memperbaiki data secara akurat agar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Karena dari data inilah lahir kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata. Program pemerintah akan efektif jika datanya benar dan terbarui,” jelasnya.
Olehnya dirinya berharap seluruh operator desa dan kelurahan sebagai ujung tombak dalam pengumpulan dan pembaruan data sosial masyarakat dapat betul-betul bekerja dengan baik.
“Setelah pelatihan ini, semua operator harus benar-benar paham tugasnya. Lakukan pendataan sesuai kondisi di lapangan. Semoga kerja keras kita ini menjadi bagian dari perjalanan panjang mewujudkan Gowa yang lebih maju, berkeadilan, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Firdaus menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini menjadi momentum penting dalam memahami mekanisme baru penentuan desil dalam sistem SIKS-NG yang kini terintegrasi dengan DTSEN.
“Ada mekanisme baru dalam penentuan desil, sehingga kegiatan ini sangat penting khususnya dalam penginputan data dan proses validasi,” terangnya.
Firdaus menyebutkan, hasil monitoring dan evaluasi tahun 2024 menunjukkan masih ada sejumlah desa dan kelurahan yang tengah mengalami pergantian operator, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang data sosial.
“Dengan terbitnya Inpres Nomor 4 dan 8 Tahun 2025 tentang perubahan DTKS menjadi DTSEN, operator perlu memahami cara pengelolaan data yang baru agar pelaporan dan penggunaannya bisa dilakukan secara optimal,” jelasnya.
Ia berharap melalui pelatihan ini, para operator dapat mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola data, sehingga data yang dihasilkan benar-benar valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan ini diikuti 69 operator desa dan kelurahan yang tersebar di sembilan kecamatan dataran tinggi.