REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi daring bersama 24 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, Jumat (6/2/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Saiful Jihad.
Dalam arahannya, Saiful Jihad menekankan pentingnya peran aktif Bawaslu di daerah untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Ia mendorong jajaran di kabupaten/kota untuk memaksimalkan posko pengaduan dan melakukan audiensi strategis dengan lembaga terkait.
“Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan aktif melakukan audiensi ke SMA-SMA. Kita bisa membuka posko aduan di sekolah untuk memastikan siswa yang sudah cukup umur namun belum terdaftar sebagai pemilih dapat segera terakomodasi,” ujar Saiful Jihad.
Terkait program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), Saiful menginstruksikan agar dilakukan identifikasi dan evaluasi menyeluruh terhadap para alumni.
Tujuannya adalah untuk merumuskan kegiatan bersama yang berkelanjutan, bahkan mendorong terbentuknya komunitas atau lembaga yang menaungi alumni P2P agar tetap berkontribusi dalam pengawasan partisipatif.
Rapat ini juga menjadi wadah berbagi inovasi antarwilayah. Bawaslu Kabupaten Pinrang melaporkan adanya permintaan dari pemerintah daerah setempat untuk mengadopsi instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) milik Bawaslu guna memetakan potensi kerawanan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di wilayah tersebut.
Sementara itu, Bawaslu Takalar memberikan masukan mengenai penguatan Konsolidasi Demokrasi. Mereka mengusulkan adanya kolaborasi lintas tingkatan, di mana kegiatan konsolidasi dapat melibatkan komponen Bawaslu Kabupaten hingga Provinsi secara bersamaan demi efektivitas program.
Menanggapi hal tersebut, Saiful Jihad menyambut baik inisiatif kolaborasi dan adaptasi instrumen pengawasan di daerah sebagai bentuk nyata kepercayaan stakeholder terhadap kualitas produk pengawasan Bawaslu. (*)