Pimpinan BPK RI Perwakilan Sultra Berganti, Berikut Penyampaian Ali Mazi

REPUBLIKNEWS.CO.ID, Kendari – Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sultra berganti, dari M. Ali Asyhar kepada Andi Sonny.

Hal itu ditandai dengan pelaksanaan serah terima jabatan (Sertijab) di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sultra yang dihadiri oleh Gubernur Sultra Ali Mazi, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz, Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya dan beberapa Kepala Daerah di Sultra, Senin (30/11/2020).

Dalam sambutannya, Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, BPK RI di Daerah khususnya di Sultra sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Provinsi Sultra secara efektif, efisien dalam upaya mensejahterakan rakyat.

“Bagi kami, BPK RI Perwakilan Sultra telah memposisikan dirinya tidak hanya fungsinya sebagai auditor negara, tetapi lebih sebagai institusi pembina sekaligus mitra strategis pemerintah daerah,” ujar Ali Mazi.

Hal itu, kata Ali Mazi, ditandai dengan raihan WTP atas LKPD Pemerintah Provinsi Sultra sebanyak tujuh kali berturut-turut yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

“Atas capaian WTP tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan apresiasi pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI yang telah kami terima pada tanggal 4 November yang lalu,” ungkapnya.

Ali Mazi berharap, opini WTP atas LKPD tahun 2019 dapat terus dipertahankan, agar tetap meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

“Untuk mempertahankan opini WTP kami telah berkomitmen untuk selalu serius memperhatikan dan sesegera mungkin menindaklanjuti apa-apa yang menjadi catatan BPK tahun sebelumnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz mengatakan, dari tahun ke tahun kesadaran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah meningkat secara siginifikan.

“Sekarang seluruh pemerintah daerah Indonesia sudah mencapai 86%,” kata Harry Azhar.

Ia juga menekankan, kepada Kepala Daerah agar dalam melakukan pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dua prinsip yaitu Transparansi dan Bertanggung Jawab.

“Saat ini tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Negara sangat tinggi, karena hal itu tertuang didalam UUD 1945,” tuturnya.

Lebih jauh, Harry Azhar berharap, agar dalam perencanaan APBD di tiap daerah di Sultra harus memiliki tujuan untuk memberantas dua hal yaitu kemiskinan dan pengangguran.

“Saya kedepannya berharap kepada BPK RI Perwakilan Sultra agar tidak hanya hasil pengelolaan keuangan tetapi juga nanti bisa mengawal pemerintah daerah dalam hal perencanaan,” pungkasnya. (Akbar Tanjung)