REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Pemanfaatan pinjaman online ilegal atau pinjaman daring (Pindar) oleh masyarakat di wilayah Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) di 2025 mencatatkan sebesar Rp6,60 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar mencatatkan bahwa kinerja industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Pindar pada outstanding pembiayaan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 41,47 persen.
“Pertumbuhan yang cukup signifikan ini tentunya menunjukkan bahwa di era perkembangan teknologi digital saat masyarakat juga melek memanfaatkan akses pembiayaan digital dan tentunya legal dan logis,” kata Kepala OJK Sulselbar Moch Muchlasin, dalam keterangannya, kemarin.
Tak hanya itu, lanjut Muchlasin bahwa hal ini juga menunjukkan peran strategis industri LPBBTI dalam mendukung inklusi keuangan dan pembiayaan produktif. Khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Pertumbuhan pembiayaan pindar ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital terus meningkat. Namun, di sisi lain, pertumbuhan yang tinggi juga harus diimbangi dengan penguatan tata kelola dan mitigasi risiko,” tegasnya.
Sebagai upaya memperkuat ekosistem sekaligus memitigasi risiko dalam industri LPBBTI, OJK telah meluncurkan program dukungan asuransi bagi industri LPBBTI. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang tertuang dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi 2023–2028.
Dukungan asuransi tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap risiko gagal bayar, baik bagi pemberi dana (lender) maupun penyelenggara LPBBTI. Sehingga dapat menciptakan industri yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Melalui dukungan asuransi, OJK berharap risiko kredit dapat dikelola dengan lebih baik. Ini penting untuk menjaga stabilitas industri, melindungi konsumen, serta memastikan pertumbuhan LPBBTI tetap berkualitas dan berkelanjutan,” jelas Muchlasin.
Kedepannya, OJK akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara LPBBTI. Hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan literasi keuangan digital kepada masyarakat agar pemanfaatan layanan pindar dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab.
“OJK berkomitmen menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen. Dengan ekosistem yang kuat dan mitigasi risiko yang memadai, industri LPBBTI diharapkan dapat terus berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah dan nasional,” terangnya.
Sebelumnya, OJK Sulselbar juga mencatat kinerja industri jasa keuangan di sektor penjaminan juga mengalami lonjakan signifikan di wilayah Sulampua.
Pertumbuhan tersebut dinilai positif jika dibandingkan pada sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) lainnya. Meski demikian beberapa sektor lainnya juga turut mengalami tekanan.
Muchlasin mengungkapkan, sektor penjaminan menjadi salah satu pendorong utama kinerja IKNB di wilayah Sulampua. Dimana, total penjaminannya mengalami pertumbuhan sebesar 58,77 persen.
“Nilai penjaminan yang dicatatkan telah mencapai Rp1,78 triliun di periode Oktober 2025. Ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan dunia usaha terhadap dukungan penjaminan,” terangnya.
Selain itu, kinerja pada capaian kinerja dana pensiun juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan total aset mencapai 8,40 persen di wilayah Sulampua dengan capaian hingga Rp4,06 triliun hingga Oktober 2025. Pertumbuhan tersebut dianggap sebagai cerminan bahwa pengelolaan dana pensiun relatif stabil di tengah dinamika ekonomi.
Hanya saja pada kinerja IKNB ini, sektor asuransi masih menghadapi tantangan dengan jumlah total premi mengalami penurunan sebesar 22,99 persen atau hanya mencapai Rp6,37 triliun.
“Ini tentunya dipengaruhi oleh penyesuaian strategi bisnis serta kehati-hatian masyarakat dan pelaku usaha dalam mengambil produk asuransi,” terang Muchlasin.
Sementara itu, di sisi pembiayaan, perusahaan pembiayaan mencatatkan pertumbuhan positif. Total pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 4,12 persen. Hal ini dianggap seiring dengan meningkatnya aktivitas konsumsi dan pembiayaan sektor produktif. Secara jumlah pembiayaan yang telah disalurkan hingga Oktober 2025 mencapai Rp53,46 triliun.
Lanjut Muchlasin, adapun pada kinerja perusahaan modal ventura masih mengalami kontraksi sebesar 16,72 persen dengan capaian Rp759 miliar. Dengan melihat kondisi kinerja IKNB di Sulampua, pihaknya akan mendorong penguatan fundamental IKNB dengan tujuan agar pertumbuhan yang terjadi dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah.