REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – DPRD Kota Makassar ingin mengakhiri polemik jalur rel kereta api, antara pihak Pemerintah Kota Makassar dengan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) mengatakan bahwa pihaknya bakal memediasi pertemuan kedua pihak tersebut.
Sekadar diketahui, ada perbedaan cara pandang dalam pembangunan rel kereta api, khususnya untuk wilayah Makassar. Pemkot Makassar menginginkan rel layang (elevated), sementara BPKA Sulsel menginginkan jalur rel darat (at grade).
Untuk itu, DPRD Kota Makassar akan menjadwalkan untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Selain kedua pihak, kata Adi, juga akan diundang pihak Pemprov Sulsel.
“Inikan saling sahut menyahut antara Pemerintah Kota dan Balai, ada Pemprov juga. Kalau saya ini harus dipanggil RDP, harus dihadirkan pihak Balai, Pemkot, Pemprov, supaya kita tahu apa yang sebenarnya,” ujar ARA, Kamis (11/8/2022).
Sejauh ini, katanya, kedua pihak masih teguh dengan pendirian atas pandangan mereka masing-masing. Makanya, lanjut ARA, perlu ada titik temu. Sebab, kedua pihak bisa salah dan bisa juga benar.
“Mari kita duduk bersama. Tidak usah ribut-ribut. Kita duduk bersama, diskusinya dalam ruangan, dan kita akan panggil tenaga ahli tata ruang. Kita akan panggil pakar transportasi yang memang independen untuk menilai,” tambahnya.
Ia pun meminta, kepada pihak-pihak yang diundang nantinya, harus bersedia untuk datang RDP. Sebab, RDP itu akan jadi ajang konsolidasi mencari titik temu agar proyek rel kereta api tersebut bisa berlanjut.
“Kita akan uji itu etika RDP. Kita akan uji kebenaran konsep yang ditawarkan Pemkot Makassar yang tawarkan elevated. Itu nanti kita akan uji di rapat dengar pendapat dengan balai dan Pemprov. Kita mau semua hadir. Kita mau lihat apa masalahnya,” tutupnya. (*)