REPUBLIKNEWS.CO.ID, JAKARTA — Event Presidensi G-20 Finance Meeting 2022 rencananya akan digelar pertengahan Februari ini di Jakarta Covention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.
Acara akan dihadiri oleh peserta Presidensi G-20 yang berasal dari 19 Negara ditambah dengan Uni Eropa Uni Eropa, serta 17 Organisasi Internasional.
Mengusung tema Recover Together, Recover Stronger acara akan berlangsung selama empat hari, mulai Selasa (15/02/2022) hingga Jumat (18/02).
Untuk mengamankan acara ini, ratusan personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan.
“Untuk mendukung berjalannya kegiatan tersebut, akan melibatkan pengamanan 547 personil Polri dan TNI serta Pemerintah Daerah,” jelas Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo, kepada wartawan di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Senin (14/02/2022).
Pengamanan difokuskan dalam pola ring di 26 objek pengamanan mulai dari Jalur Tempat Tinggal Peserta, Area Gedung JCC Senayan, Luar Gedung JCC Senayan, pintu masuk Senayan, dan beberapa proyek lainnya.
“Diharapkan, pengamanan personil ini bisa mewujudkan keamanan dan kelancaran G20 Finance Meeting 2022 tersebut,” jelas Wakapolda Metro Jaya.
Seperti diketahui, Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Presidensi G20 sejak Riyadh Summit 2020 dan memegang presidensi G20 sejak serah terima dari Italia pada 31 Oktober 2021 di Roma.
Presidensi G20 di Indonesia telah dimulai sejak 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima Presidensi berikutnya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada akhir 2022 nanti.
Ada sekitar 20 Negara yang tergabung dalam G20 itu antara lain Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Argentina, Brazil, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Afrika Selatan, Arab Saudi, Turki, China, Jepang, Korea Selatan, India, Indonesia, Australia, dan Uni Eropa.
Presidensi G20 ini merupakan bentuk pengakuan atas kekuatan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Cara kerja Indonesia dalam menghadapi tantangan pandemi akan dilihat oleh Dunia. Inilah peluang Indonesia untuk memberikan contoh ketangguhan dalam menggalang solidaritas global untuk mengatasi krisis melalui koordinasi kebijakan ekonomi, aliran perdagangan, investasi, dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.