REPUBLIKNEWS.CO.ID, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi diberikan amanah oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menjadi pembicara mewakili Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang digelar secara virtual, Rabu (14/10/2020).
Ketua APPSI Periode 2019-2023 Anies Baswedan, memberikan daulat kepada Ali Mazi, untuk memberikan tanggapan terkait pandangan pemerintah daerah perihal pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR.
Pada rakor terbatas yang dihadiri oleh sejumlah menteri, gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia itu, Ali Mazi mengemukakan, Pemprov Sultra akan menggelar rapat koordinasi secara virtual dengan para Forkopimda, bupati/ walikota, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, dan elemen masyarakat terkait lainnya yang ada di Sultra.
“Mudah-mudahan ada pikiran-pikiran dari pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, dan masyarakat secara luas yang bisa menjadi masukan kami ke pemerintah pusat demi mengakomodir kepentingan masyarakat,” ujar Ali Mazi dalam release Kominfo Sultra.
Ali Mazi juga berharap, agar para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan walikota selalau dilibatkan dalam hal menentukan arah dan sikap terkait pembentukan undang-undang, termasuk UU Omnibus Law.
“Hal ini dikarenakan para kepala daerah yang akan selalu berhadapan pertama kali dengan masyarakat untuk menjelaskan kebijakan pemerintah,” jelasnya
Pada rakor yang dihadiri dari Aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur tersebut, Ali Mazi didampingi anggota Forkopimda dan sejumlah pejabat sipil maupun militer tingkat provinsi.
Rakor ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan setelah UU Cipta Kerja disahkan DPR. Sebelumnya, pada hari Jumat (9 Oktober 2020), Gubernur mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. (Akbar Tanjung)