REPUBLIKNEWS.CO.ID,MASAMBA — Pemerintah daerah Luwu Utara melakukan peramlingan perangkat daerah (PD). Sedikitnya ada 110 jabatan yang dihapus.
Perampingan itu dilakukan setelah Ranperda, tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disetujui menjadi Perda oleh DPRD beberapa waktu yang lalu.
Maka komposisi kelembagaan Perangkat Daerah (PD), dengan sendirinya mengalami perubahan. Dari sebelumnya berjumlah 33 PD, kini menjadi 26 PD saja, dengan rincian 17 dinas, 5 badan dan 4 PD non dinas/non badan.
Pengurangan jumlah PD menyusul adanya tujuh PD yang mendapat penggabungan. Penataan struktur kelembagaan pemerintah daerah ini juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, yang digalakkan pemerintah pusat melalui Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2004, yang diarahkan pada upaya penyederhanaan organisasi untuk mengembangkan organisasi yang proporsional dan transparan.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengungkapkan, pasca disetujuinya Ranperda ini, ada 110 jabatan yang hilang, sehingga dibutuhkan penyusunan struktur organisasi dan penyesuain jabatan.
“Akhir 2020, kita mendapat kado, terkait restrukturisasi Perangkat Daerah. Ada tujuh yang digabung. sehingga konsekuensi dari penggabungan ini akan ada 110 jabatan hilang,” ungkap Indah saat memimpin Rapat bersama Kepala PD. Senin (4/1/2021), di Aula La Galigo.
Kendati mengalami perampingan, Indah Putri Indriani berharap, seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tetap menjaga kekompakan, dan tetap solid. Meski harus menghadapi perubahan dan perampingan organisasi.
“Sekaranglah saatnya bagaimana kita berpikir solid, untuk bisa keluar dari kondisi atau situasi sulit yang terjadi akibat pandemi,” ajak Indah.
Terkait kegiatan yang telah dianggarkan, Indah berharap sudah melalui tahapan pengkajian. Setiap kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan, kegiatan tersebut harus betul-betul telah dikaji, dan harus bisa berpengaruh terhadap perbaikan IPM, PDRB, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan angka kemiskinan.
“Jangan hanya sekadar kegiatan yang menghabiskan anggaran, tapi harus betul-betul dikaitkan dengan target kinerja RPJMD,” tegas Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini.(*)