REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan hingga 24 Oktober 2024 mencapai Rp14,26 triliun. Dimana jumlah tersebut diberikan kepada 260.985 nasabah atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Dalam penyaluran KUR tersebut, Kabupaten Bone berhasil menjadi daerah dengan penyaluran kredit terbanyak atau mencapai Rp1,47 triliun. Nilai tersebut pun melampaui Kota Makassar sebesar Rp1,44 triliun.
“Ini suatu yang sangat membanggakan karena untuk pertama kali ada yang melampaui Kota Makassar dalam penyaluran KUR-nya yaitu Bone. Semoga momentum ini terus berkembang,” kata Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulselbar Darwisman, dalam keterangannya, kemarin.
Selain Kabupaten Bone dan Kota Makassar, capaian daerah lainnya dengan realisasi KUR tertinggi yakni Kabupaten Gowa sebesar Rp1.053 triliun, Kabupaten Wajo Rp966 trilliun, dan Kabupaten Bulukumba Rp805 triliun. Sementara daerah dengan capaian penyaluran KUR terendah yakni Kabupaten Toraja sebesar Rp303 triliun, Kota Parepare Rp231 triliun, dan Kabupaten Selayar dengan nilai Rp107 triliun.
Selanjutnya, dari total penyaluran KUR sebesar Rp14,26 triliun sekitar 80,9 persen atau sebanyak Rp11,53 triliun didominasi oleh segmentasi mikro dengan kategori usaha Rp 0 hingga Rp100 juta. Sementara, penyaluran KUR tersebut juga didominasi pada sektor unggulan sekitar 44,96 persen atau Rp6,41 triliun. Antara lain, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kemudian Rp4,89 triliun atau 34 persen di salurkan ke sektor perdagangan.
Lanjut Darwisman, penyaluran KUR jika dilihat dari jumlah nasabah atau pelaku UMKM baru menjangkau sekitar 14 persen. Dimana dari jumlah UMKM di Sulsel sebanyak 1.801.842, baru 260.985 yang disalurkan.
“Makanya kalau kita keliling di desa-desa banyak masyarakat yang belum paham KUR. Banyak masyarakat yang punya lahan tapi belum dikerjakan, alasannya tidak punya modal, sementara perbankan menyiapkan alokasi KUR yang tinggi. Ini perlu menjadi perhatian bersama kedepannya,” jelasnya.
Kedepan Darwisman menilai, agar penyaluran KUR semakin luas menjangkau pelaku UMKM di daerah. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama pihak-pihak terkait lainnya. Salah satunya dengan memperkuat akses atau inklusi keuangan ke masyarakat.
“Inilah mengapa mengapa OJK dan pemerintah daerah membentuk TPAKD, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa agar kita bisa mendorong literasi dan inklusi keuangan ke masyarakat lebih baik lagi,” tutup Darwisman.