REPUBLIKNEWS.CO.ID, BULUKUMBA — Penguatan ekonomi masyarakat pesisir menjadi sorotan dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Syahruni Haris, di Jalan Baronang, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kamis (12/2/2026).
Wilayah yang didominasi nelayan tersebut menyampaikan berbagai kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Anto, salah satu warga yang berprofesi sebagai nelayan, berharap adanya program pelatihan dan bantuan alat tangkap modern.
“Kami butuh pelatihan supaya tahu cara mengelola hasil tangkapan dengan lebih baik. Kalau alatnya juga lebih modern, tentu hasilnya bisa meningkat,” kata Anto.
Selain pelatihan, warga juga meminta dukungan bahan bakar serta perlindungan asuransi untuk mengurangi risiko pekerjaan di laut.
Menanggapi itu, Syahruni Haris menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi nelayan sehingga perhatian terhadap sektor perikanan menjadi sangat penting dalam mendukung ekonomi pesisir.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi para nelayan terkait alat tangkap modern, perbaikan dermaga, bantuan bahan bakar, hingga jaminan sosial menjadi catatan serius yang akan kami tindak lanjuti,” ujar Syahruni.
Ia menekankan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang konkret untuk menyerap dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Nelayan adalah tulang punggung ekonomi pesisir. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kebutuhan mereka. Infrastruktur pelabuhan yang memadai, perlindungan asuransi, serta pelatihan usaha perikanan adalah bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan,” katanya lagi.
Sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba, Syahruni juga menegaskan bahwa pihaknya mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, termasuk nelayan.
“Gerindra berkomitmen hadir bersama rakyat. Aspirasi ini akan kami kawal dalam pembahasan bersama pemerintah daerah agar program yang lahir benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi nelayan,” terangnya.
Ia berharap sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dapat mempercepat realisasi program yang mendukung keberlanjutan sektor perikanan di Bulukumba.
Namun, apabila kebutuhan tersebut belum terakomodasi dalam regulasi maupun anggaran di tingkat kabupaten, ia memastikan akan melakukan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan.
Menurutnya, peran wakil rakyat tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi juga mencarikan solusi melalui jalur komunikasi yang lebih luas.
“Kalau memang regulasi atau anggarannya belum tersedia di kabupaten, tentu kita tidak berhenti di situ. Sebagai perpanjangan tangan masyarakat akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga ke tingkat pusat agar kebutuhan nelayan ini bisa mendapat perhatian,” beber Syahruni.
Ia menambahkan bahwa sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kita harus membuka semua jalur komunikasi. Yang penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat ini bisa diperjuangkan dan tidak berhenti hanya sebagai catatan reses,” tegasnya.