REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Rumah dinas (Rumdis) pegawai Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tak layak pakai rencananya akan direnovasi atau diperbaiki. Hal ini dilakukan sebab beberapa rumdis pegawai dinilai tidak layak huni setelah dilakukannya peninjauan terlebih dahulu.
“Beberapa perumahan pegawai Kanwil Sulsel saat ini tidak dihuni pegawai sehingga rumah tersebut kurang terawat,” kata Kakanwil Kemenkumham Sulsel Liberti Sitinjak, usai melakukan peninjauan di Perumahan Dinas Pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel, Selasa (17/01/2023).
Peninjauan yang dilakukan Kakanwil Kemenkumham Sulsel ini didampingi sejumlah kepala divisi yang ada. Lokasi peninjauan pun dilakukan di dua Rumdis Pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel antara lain, di Jalan Salemba, Cokonuri dan Jalan Pelita Makassar.
“Jadi dalam peninjauan yang kami lakukan ini selain memantau aset negara. Di antaranya perumahan Kanwil Kemenkumham Sulsel dan lahan milik Kanwil Kemenkumham Sulsel yang berada di Jalan Sultan Alauddin Makassar,” terang Liberti Sitinjak.
Untuk itu, dirinya memerintahkan kepada Bagian Umum Kanwil Sulsel dan Bagian Program dan Humas untuk melakukan inventarisir terhadap perumahan pegawai yang dinilai tidak layak huni tersebut.
“Yang tidak layak huni agar dikaji dan kemudian hasilnya dilajukan ke biro terkait agar dilakukan perbaikan atau renovasi,” kata Liberti.
Selain itu, untuk memastikan legalitas tanah milik Kanwil Kemenkumham Sulsel, pihaknya bersama jajaran menyampaikan, semua aset yang berada di Sulsel akan dilakukan pengecekekan terkait pencatatan sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Ini sesuai arahan sekjen Kemenkumham melalui Kepala Biro BMN pada rapat virtual yang digelar pagi tadi sebagai langkah penertiban aset milik negara,” ujar Liberti.