REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE — Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menerapkan konsep Posyandu Era Baru sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.
Hal ini disampaikan Hamka saat menghadiri pertemuan Tim Percepatan Penanganan Stunting tingkat Kecamatan Soreang di Aula Balai Penyuluh KB, Rabu (20/11/2024).
“Kami menemukan salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menghadiri posyandu,” ujar Hamka dalam pertemuan yang dihadiri berbagai elemen masyarakat tersebut.
Menurutnya, penerapan konsep Posyandu Era Baru ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
“Permendagri ini diterbitkan untuk mengoptimalkan fungsi posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan,” jelas mantan Kadisporapar tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa program ini akan dilengkapi dengan panduan pelaksanaan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diluncurkan oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
Adapun enam bidang pelayanan yang menjadi prioritas mencakup:
- Pendidikan,
- Kesehatan,
- Pekerjaan umum,
- Perumahan rakyat,
- Ketentraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas),
- Sosial.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat, Lurah, Ketua TP-PKK tingkat kelurahan dan kecamatan, kader Sub-PPKBD, Tim Pendamping Keluarga, Bidan, Penyuluh KB, serta perwakilan KUA. (*)