REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengembangan kawasan perdesaan terpadu.
Inisiatif ini digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar sebagai bagian dari strategi membangun konektivitas antardesa secara menyeluruh dan terencana.
Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyatakan bahwa konsep kawasan perdesaan bukan sekadar menyatukan desa secara administratif, melainkan menciptakan sinergi antarpotensi wilayah yang saling melengkapi.
“Kami menyusun peta pengembangan kawasan secara sistematis agar potensi desa-desa yang berdekatan bisa disatukan dalam satu ekosistem pembangunan,” ujarnya, Jumat (09/05/2025).
Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dipimpin oleh Bappeda Kukar sebagai koordinator utama.
DPMD berperan sebagai perancang dan fasilitator konsep kawasan perdesaan, mulai dari identifikasi potensi hingga penyusunan strategi pengembangan.
Dalam kerangka ini, satu desa dapat difokuskan sebagai sentra pertanian, desa lainnya sebagai kawasan wisata, sementara desa di sekitarnya menopang dengan logistik, pengolahan hasil, atau pasar desa. Semua fungsi dirangkai dalam perencanaan terpadu berbasis potensi lokal.
“Desa tidak lagi bekerja sendiri. Yang kita bangun adalah jaringan ekonomi lokal yang saling memperkuat, tidak parsial,” kata Arianto.
Pengembangan kawasan dimulai dari penyusunan dokumen konseptual, yang berisi strategi teknis, sosial, hingga ekonomi jangka panjang.
Namun, DPMD menegaskan bahwa eksekusi pembangunan fisik bukan menjadi tugas utama mereka. Pembangunan jalan, irigasi, fasilitas wisata, dan pasar desa menjadi tanggung jawab OPD teknis sesuai kewenangan.
“Kami memetakan dan merancang, tapi pembangunan fisik dijalankan oleh dinas terkait. Di sinilah pentingnya sinergi antarsektor agar rencana ini tidak sekadar berhenti di atas kertas,” tegasnya.
Lebih jauh, Arianto berharap pendekatan kawasan ini bisa menjadi model pembangunan perdesaan yang inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau sinergi ini berjalan, kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi dari bawah, dan menjadikan desa sebagai pusat aktivitas produktif, bukan hanya wilayah administratif,” pungkasnya.