REPUBLIKNEWS.CO.ID, MERAUKE – Potret pendidikan anak-anak Papua di pinggiran kota Merauke masih sangat memprihatinkan hingga saat ini. Betapa tidak, dengan segala keterbatasan baik sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar (KBM) antara guru dan siswa tetap berlangsung meski dengan fasilitas ala kadarnya.
Gambaran ini terlihat jelas di SD Nusantara I yang berlokasi di pinggiran kota Merauke tepatnya di Jalan Kuprik Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke.
Sekolah berlokasi di pinggiran kota Merauke itu hanya memiliki tiga (3) ruangan kelas. Siswa yang terdiri dari 45 laki-laki dan 32 perempuan hanya diajar oleh 4 orang guru dalam 3 rombongan belajar. Sehari-hari, siswa-siswi pergi ke sekolah tanpa alas kaki dan mengenakan seragam yang tak layak. Sungguh, potret yang mengharukan.
Kondisi itu mengundang atensi dan rasa haru dua wakil rakyat dari Partai NasDem yakni H. Sulaeman L. Hamzah Anggota Komisi IV DPR RI dan Fauzun Nihayah, MH Anggota Komisi V DPRP Papua saat berkunjung ke SD Nusantara l Merauke di sela-sela masa resesnya.
Keduanya sempat meneteskan airmata haru melihatnya. Spontan, Sulaeman dan Fauzun tergerak hati dan rela merogoh kocek pribadi demi membantu siswa-siswi di sekolah itu.
Secara pribadi, Sulaeman Hamzah memberikan bantuan satu unit motor roda tiga (bentor) untuk transportasi siswa ke sekolah plus uang tunai Rp.5 juta sebagai biaya operasionalnya. Dia berjanji akan membantu sepatu sekolah bagi siswa-siswi SD Nusantara I ini.
Sementara, Fauzun Nihayah memberikan bantuan 93 pasang seragam sekolah, mengingat siswa-siswi di situ tidak memiliki seragam yang layak. Dia juga membantu paket biskuit sebanyak 13 karton.
“Sekolah di daerah pinggiran kota semestinya mendapat perhatian dari pemerintah, sayangnya justru anak-anak belum mendapatkan perhatian,” ujar Sulaeman Hamzah, Selasa (2/3/2022).
Menurutnya, guru di sekolah ini mengeluh bahwa mereka tidak pernah merasakan bantuan dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Padahal regulasi itu diperjuangkan dengan susah payah untuk menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Mereka ini di pinggir kota, bukan di hutan. Di hutan juga saya melihat banyak kekurangan, itu bisa dimaklumi karena sejumlah faktor. Yang ini di depan mata, tapi tidak ada perhatian,” ucapnya.
Selain Otsus, lanjutnya, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Anak-anak Papua adalah masa depan Papua. Harapan kita ada di pundak mereka, jadi seharusnya kita memberikan perhatian kepada mereka. Terutama melalui pendidikan,” ucapnya.
Dia berharap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke memberikan perhatian serius kepada sejumlah sekolah di pinggiran kota.
“Ini baru satu sekolah, belum yang lainnya. Saya ajak kita semua melihat dan memberikan bantuan kepada anak-anak kita yang membutuhkan bantuan pendidikan,” imbuhnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi V DPR Papua, Fauzan Nihayah mengatakan, beberapa waktu lalu ia menyambangi sekolah itu, dan melihat anak-anak tidak memakai seragam yang layak.
“Para guru mengeluhkan sudah tiga tahun anak-anak tidak punya seragam. Saat itu saya janji untuk berikan bantuan, hari ini saya datang untuk menepati janji itu,” ujarnya.
Fauzan mengungkapkan bahwa apa yang diberikan itu semata-mata panggilan kemanusiaan serta keprihatinannya terhadap anak-anak di sekolah tersebut.
Menurutnya, anak-anak Indonesia merupakan generasi emas bangsa, karenanya mereka harus mendapatkan perhatian, termasuk juga anak-anak Papua.
“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk masa depan generasi kita. Mereka yang nanti meneruskan cita-cita bangsa ini untuk menjadikan Indonesia sejahtera,” tutupnya.