REPUBLIKNEWS.CO.ID, SINJAI – Sebuah tulisan dengan kalimat menyayat hati dari pasangan suami istri bernama Reski dan Latenni di Kabupaten Sinjai viral di media sosial. Warga Dusun Balle, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai itu mengirimkan permohonan lewat secarik kertas untuk meminjam beras dan garam kepada Mariani, seorang penjual sembako di desa tersebut.
Kisah memilukan itu lantas viral di media sosial. Menunjukkan potret kemiskinan nyata yang masih melanda sebagian warga di pelosok Kabupaten Sinjai.
Tak butuh waktu lama bagi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Heriwawan untuk merespons hal tersebut. Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menunjukkan komitmennya untuk senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat.
Gerak cepat dilakukannya dengan menginstruksikan kepada pengurus DPC Demokrat Kabupaten Sinjai untuk turun langsung menyalurkan bantuan kebutuhan bahan pokok untuk keluarga pasangan Reski dan Latenni. Bantuan berupa beras, telur, mi instan, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya pun diserahkan pada Rabu (14/1/2026).
Heriwawan yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sinjai itu menyebut tindakan ini sebagai bentuk kepekaan sosial para kader. Hal ini juga sejalan dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk senantiasa hadir membersamai suka dan duka masyarakat.
“Alhamdulillah, kami telah menyalurkan bantuan bahan pokok yang diserahkan langsung oleh pengurus DPC kepada warga kami yang membutuhkan uluran tangan di Dusun Balle, Desa Tompobulu, Kecamatan Bulupoddo. Harapan kami, semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara kita yang kurang mampu,” kata Heriwawan saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).
Dirinya juga meminta pemerintah untuk segera turun langsung ke lokasi guna memastikan fakta di lapangan, melihat kondisi keluarga, dan memastikan tidak ada lagi hari tanpa makanan layak bagi mereka.
“Bantuan pangan darurat harus segera disalurkan, apapun skemanya, yang penting keluarga itu bisa makan dan aman. Kalau perlu, libatkan perangkat desa, camat, dinas sosial, dan puskesmas dalam satu gerak cepat, karena urusan perut dan keselamatan warga tidak bisa ditunda,” tegas Heriwawan.
Selain makanan, ia juga menekankan pentingnya dilakukan pemeriksaan kesehatan keluarga, terutama anak-anak. Dikhawatirkan, kejadian seperti ini berujung terjadinya gizi buruk, anemia, atau masalah kesehatan lain yang dampaknya panjang.
“Puskesmas perlu masuk, memeriksa, lalu menyiapkan pemulihan gizi yang terukur. Jadi penanganannya bukan hanya mengantar beras, tapi memastikan keluarga pulih dan kembali kuat,” ujarnya.
Setelah kondisi darurat tertangani, kata Heriwawan, kita tak boleh berhenti hanya pada bantuan sesaat saja. Menurutnya, pemerintah perlu membenahi data warga miskin dan rentan sampai level paling bawah, sebab sering kali keluarga yang paling miskin justru tidak masuk dalam daftar penerima atau terlempar karena data tidak pernah diperbarui.
“Kalau ada yang tidak tepat sasaran, yang seharusnya tidak menerima tetapi masih dapat, harus dievaluasi dengan tegas dan dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan, agar keadilan bansos terasa nyata,” tegas ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel itu.
“Saya juga mendorong pemerintah membangun respons cepat agar kasus seperti ini bisa ditangani maksimal dalam kurun waktu 1×24 jam sejak laporan masuk. Mekanismenya harus sederhana, mudah diakses, dan terhubung dari desa sampai dinas terkait. Kita perlu sistem yang peka, supaya begitu ada keluarga yang mulai rawan pangan atau kehilangan penghasilan, pemerintah sudah tahu dan langsung bergerak sebelum mereka jatuh pada kondisi kelaparan,” tambahnya.
Terakhir, Heriwawan mendorong agar pemerintah memikirkan bentuk pemulihan ekonomi keluarga agar mereka tidak kembali ke situasi yang sama. Salah satunya dengan cara membuka akses kerja yang realistis, program padat karya yang betul-betul menyentuh warga, serta pendampingan yang serius bagi keluarga rentan.
“Dari sisi anggaran, saya minta pemerintah berani menggeser prioritas dari kegiatan yang kurang mendesak ke perlindungan sosial, gizi, dan penguatan ekonomi warga,” demikian Heriwawan. (*)