REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Jelang akhir kepemimpinan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, seluruh sistem optimalisasi pendapatan, pengawalan aset, serta pengadaan barang dan jasa Pemkot akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Evaluasi Progres, capaian rencana aksi kegiatan bidang Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di ruang kerja Wali Kota Makassar, Rabu (28/11/2018).
“Dua hal yang menjadi fokus KPK, aset dan optimalisasi pendapatan, kebetulan dua hal ini juga menjadi konsen kita. Jadi ketemu ini barang. Diskusinya menarik sekali, kami bersyukur sekali karena KPK turun langsung, kami juga sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan negeri,” ungkap Danny.
Lanjutnya, kordinasi dengan Non Governmnet Organization (NGO) yang merupakan suatu organisasi atau kelompok, beraktifitas di luar struktur politik atau yang biasa disebut LSM dengan tujuan optimalisasi pendapatan.
“Kordinasi dengan beberapa NGO agar dibantu baik itu persoalan optimalisasi pendapatan, mulai pajak, pbb, makan minum, dan banyak hal,” jelas Danny Pomanto.
Rencananya, pemerintah kota Makassar akan menggelar Rakor pendapatan langsung di KPK, yakni tanggal 11 Desember tahun ini. Termasuk, pencapaian kinerja yang pada posisi 60,23 persen.
Danny Pomanto akan mewajibkan semua wajib pajak seperti pemilik restoran, hotel, untuk hadir pada Rakor yang akan dilakukan. Hal tersebut merupakan perintah KPK.
“Target kita, kalau ini semua berjalan dengan baik, Rp.3 Triliun PAD bukan barang tidak masuk akal,” ucap Danny lagi.
Danny mengaku kaget dengan beberapa keganjalan yang dijumpai. ia menyebutkan Makassar mall yang jelas-jelas adalah aset pemerintah daerah, diklaim pihak gara-gara perjanjian-perjanjian yang lemah.
Dengan perjanjian yang lemah tersebut, sehingga pihak tersebut mengklaim menjadi milik mereka. Hal inilah yang terus dikonsultasikan dengan pihak kejaksaan, baik kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi, yang kebetulan hari ini juga menjadi konsen KPK.
“Termasuk beberapa hal tentang sistim transparansi smart city kita yang coba kita sinergikan baik melaui musrembang, e-planning, e-budgeting. Begitu pula sistim PLB untuk tender. Termasuk aset-aset tanah kita. Ini akan kita bawa ke rakor pendapatan dan aset,” katanya.
Begitu juga dalam rencana rakorsus bulan Januari, Danny mengatakan akan meminta KPK terlibat mengawal masa akhir pemerintahannya.
“Saya ingin tanpa saya pemerintahan ini terkawal dengan baik. Baik pengawasan dari TP4D di kejaksaan maupun pengawasan KPK,” tutupnya.
(Syaiful)