REPUBLIKNEWS.CO.ID, KUKAR – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti lemahnya tata kelola sektor wisata desa yang dinilai belum berkembang optimal meski memiliki potensi besar. Minimnya inovasi dan tidak adanya struktur kelembagaan resmi menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi desa berbasis pariwisata.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A. Riyandi Elvander, menyampaikan bahwa sebagian besar destinasi wisata desa di Kukar masih dikelola secara perorangan atau kelompok terbatas tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah desa.
“Kami menemukan banyak objek wisata masih dikelola tanpa integrasi kelembagaan seperti BUMDes atau Pokdarwis. Ini menyulitkan proses pembinaan, bantuan, maupun pengembangan jangka panjang,” ungkap Riyandi, Sabtu (12/07/2025).
Ia menegaskan, pengelolaan wisata harus menjadi bagian dari perencanaan resmi desa agar bisa memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Tanpa tata kelola yang baik, potensi wisata hanya akan menjadi aset tidur.
Menurutnya, inovasi menjadi kebutuhan mendesak. Banyak desa terlalu bergantung pada daya tarik alam tanpa menambahkan nilai tambah seperti paket edukasi, atraksi budaya, atau produk kreatif yang bisa menumbuhkan ekonomi lokal.
“Tanpa inovasi dan kelembagaan, wisata desa akan stagnan. Harus ada strategi dan nilai ekonomi yang dirancang,” jelasnya.
Meskipun DPMD bukan dinas teknis yang menangani pariwisata, Riyandi menekankan bahwa pihaknya memiliki peran penting dalam mendorong terbentuknya lembaga ekonomi desa. Karena itu, DPMD siap memfasilitasi pelatihan manajemen wisata, penyusunan rencana usaha, hingga pendampingan kelembagaan bagi desa yang ingin serius mengelola sektor ini.
“Kami siap mendampingi asal ada inisiatif dari desa. Kalau desa tidak aktif, maka potensi wisata yang besar akan tetap tertidur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kontribusi pariwisata terhadap PADes. Padahal, dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan utama desa. Ke depan, DPMD Kukar akan menyusun peta potensi desa wisata yang berbasis kelembagaan sebagai dasar pendampingan lebih lanjut.
“Kami mulai dari desa yang sudah punya objek wisata aktif. Dorong pembentukan unit usaha resmi agar bisa difasilitasi oleh kabupaten maupun kementerian,” tambah Riyandi.
Melalui pendekatan kelembagaan dan inovasi ekonomi, DPMD Kukar berharap pariwisata tidak lagi hanya dilihat sebagai ajang promosi budaya, tetapi sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi desa dari akar rumput.