REPUBLIKNEWS.CO.ID, TAKALAR — Melihat keluhan masyarakat pesisir Galesong, Kabupaten Takalar soal abrasi, Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Galesong (HPMG) menuntut transparansi dokumen penerima anggaran CSR dan pajak perusahaan yang beroperasi disekitaran pesisir Galesong tersebut.
“Terkait dokumen daftar penerima anggaran tersebut belum transparan secara keseluruhan. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang sistem keterbukaan informasih publik adalah hak setiap warga negara,” kata Kader HPMG, Muhammad Arfick, Selasa (14/01/2020).
“Setelah tambang pasir laut galesong selesai, tentunya beberapa perusahaan sudah melakukan tanggung jawabnya untuk membayar pajak dan menganggarkan CSR kepada pemerintah sebagai bentuk pencegahan penrusakan lingkungan. Warga pesisir Galesong sudah merasakan dampak dari tambang pasir laut tersebut. Tetapi belum ada pencegahan jangka panjang dari pemerintah setempat selaku penerima pajak dan corporate social responsibility (CSR),” ujarnya.
Undang-undang nomor 40 tahun 2007 adalah dasar hukum selaku pihak penambang untuk mengeluarkan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melihat beberapa keluhan warga pesisir yang terkena dampak abrasi beberapa lembaga dan individu mengeluarkan sumbangan untuk warga yang terkana dampak abrasi sebagai bentuk pencegahan.
Muhammad arfick kader HPMG dan pemuda desa tamasongo Galesong Utara mempertanyakan pajak tambang pasir laut galesong dan anggaran CSR.
“Bantuan berupa karung dan bahan lainnya bukan pencegahan jangka panjang. Harusnya pemerintah lebih proaktif dalam mengambil langkah pencegahan. Kami menganggap hal seperti ini sangat disayangkan anggaran pajak perusahaan dan tanggung jawab sosial lingkungan sampai saat ini belum dapat diketahui secara keseluruhan,” ucapnya.
“Harusnya anggaran pajak dan anggaran CSR itu dibuatkan pencegahan jangka panjang. Bukan beli mobil operasional dan bagi bagi sembako,” tuturnya. (Andi Saliwu)