REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI memberikan bantuan internet Starlink untuk konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Pengadaan bantuan internet Starlink tersebut salah satunya untuk menunjang kemajuan pariwisata di Selayar.
“Sambil menunggu kesiapan VSAT di daerah tertentu, kita menggunakan Starlink. Contohnya di Selayar, kita bawa ke Taman Nasional Taka Bonerate, khususnya di Jampea dan Pulau Tinabo, yang lebih strategis untuk pengembangan pariwisata,” katanya saat ditemui di Sekretariat DPC PKB Makassar, Jalan Hertasning, Kamis (4/12/2025).
Menurut Deng Ical, sapaan karibnya, dalam rangka menjamin konektivitas masyarakat, khusus di Sulawesi Selatan sendiri masih ada beberapa titik 3T yang belum ter-cover jaringan internet. Kawasan 3T ini menjadi tugas satelit Satria-1 melalui layanan Very Small Aperture Terminal (VSAT).
“VSAT itu memang diperuntukkan bagi program 3T untuk konektivitas. Namun, belum semuanya bisa terlayani karena keterbatasan suprastruktur seperti antena, BTS mini, listrik, dan lain-lain,” bebernya.
Oleh karena itu, kata Deng Ical, untuk beberapa lokasi ia membawa Starlink. Layanan internet satelit yang diluncurkan oleh SpaceX milik Elon Musk itu relatif lebih kuat secara perangkat dan lebih independen.
“Kalau menunggu kesiapan VSAT, kadang bisa sampai tahun depan. Sementara kita ingin percepatan,” ujarnya.
Selanjutnya, perangkat itu diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing untuk dioptimalkan sekaligus dilakukan asesmen.
“Kalau pemerintah sudah bisa meng-cover, maka diberikan kesempatan kepada warga. Yang penting adalah bagaimana konektivitas bisa menjangkau seluruh masyarakat,” katanya.
Untuk Starlink sendiri, kata Deng Ical, program bantuannya tidak berbayar selama satu tahun. Biayanya ditanggung oleh pihak operasional. Jika dirasa bermanfaat oleh masyarakat, maka dapat digunakan lagi untuk satu tahun berikutnya.
“Mudah-mudahan sebelum diserahkan ke mekanisme pasar, pemerintah sudah bisa melayani. Itu target kita,” tutur Deng Ical.
Untuk jumlah per daerah, khusus Selayar ada lima titik yang masuk kategori lokasi 3T. Sedangkan untuk VSAT sudah alokasikan sebanyak 28 titik untuk tahap awal.
“Akhir tahun ini atau awal tahun depan, Insyaallah akan terpasang sekitar 200-an titik, tepatnya 211 titik di seluruh Sulawesi Selatan,” jelasnya.
“Starlink yang kemarin dipasang hanya lima. Tahun depan kita lihat lagi perkembangannya,” tambah Deng Ical.
Jika masih ada wilayah yang tidak terjangkau VSAT setelah pemasangan di 211 titik katanya, maka blank spot atau wilayah sinyal lemah yang tidak mampu mendukung layanan publik akan dicarikan alternatif lain.
“Bisa saja dengan satelit Low Earth Orbit (LEO), hasil lelang pemerintah. Kalau itu sudah menjangkau semuanya, kita tidak perlu lagi perangkat komersil,” ungkapnya.
Namun demikian kata Deng Ical, selama pemerintah belum bisa menjamin konektivitas publik harus mencari alternatif.
“Lima Starlink yang dipasang sekarang semuanya berada di Selayar. Untuk luar Selayar, kemungkinan tahun depan bisa juga dipasangkan tergantung perkembangan dan kebutuhan. Intinya, orientasi utama kita adalah konektivitas warga,” jelasnya.
Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan nantinya ada perangkat komersial lain. Tidak harus satu model. Bisa saja ada program dari Telkom atau kementerian dan lembaga lain.
“Karena itu kemarin kita satukan semua lembaga yang mengurusi konektivitas, mulai dari BAKTI, Telkom, dan seluruh anak perusahaan Telkom untuk membagi peran agar konektivitas ini tetap terjaga,” ucapnya.
Menurutnya, alasan memilih Selayar untuk pemasangan lima unit Starlink adalah karena wilayah itu belum bisa dilayani oleh jaringan yang ada, padahal sangat membutuhkan dukungan konektivitas, khususnya di kawasan Balai Taman Nasional Taka Bonerate.
“Di sana blank spot, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata harus tetap berjalan,” katanya.
“Tahun pertama penggunaan Starlink gratis, sejauh pengetahuan saya. Dan masyarakat itu tidak boleh dibebani biaya karena semua yang digunakan adalah subsidi, bukan ditanggung oleh masyarakat,” demikian Deng Ical. (*)