REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menghadiri sekaligus memberikan arahan kunci dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan.
Rapat tingkat tinggi yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (3/12/2025) itu fokus pada stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Wagub Sulsel, Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya langkah antisipatif dan penguatan kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menjaga pasokan pangan strategis. Ia menyoroti komoditas cabai yang kerap menjadi penyumbang utama inflasi di daerah.
“Cabai ini selalu menjadi penyumbang inflasi. Bagaimana kalau hari ini kita semua komitmen untuk menanam cabai bersama. Ini langkah sederhana tapi dampaknya sangat besar,” ujar Fatmawati dalam arahannya.
Lebih lanjut, ia mendorong daerah menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai contoh praktik terbaik pengendalian inflasi di Sulsel.
“Sidrap ini harus jadi benchmark bagi kabupaten/kota lainnya, bagaimana mereka menjaga stabilitas dan mengelola inflasi secara konsisten. Kolaborasi kuat itu yang harus kita tiru,” tegasnya.
Fatmawati menambahkan, stabilitas harga tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, Pemprov Sulsel juga mendorong agar program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus dipercepat demi mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin efisien dan akuntabel.
“Semua ini untuk kesejahteraan masyarakat. Inflasi terkendali, digitalisasi berjalan, ekonomi kita tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Dalam laporan HLM, Sulsel kembali meraih TP2DD Provinsi Terbaik I tingkat Sulawesi pada 2025.
Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, dan Luwu juga masuk dalam kategori terbaik regional. Bank Sulselbar turut mencatat prestasi sebagai Peringkat 4 BPD Terbaik Nasional.
Namun demikian, Fatmawati mengingatkan bahwa capaian ini sekaligus menjadi tantangan.
“Bukan hanya mempertahankan gelar, tapi memastikan manfaat digitalisasi benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian Fatmawati Rusdi. (*)