REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif menerima aspirasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (9/5/2025).
Aspirasi ini disampaikan oleh perwakilan HMI Branch Executive sebagai respons atas tindakan aparat kepolisian yang dinilai menciderai prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, HMI menyoroti dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh oknum Polrestabes Makassar saat pelaksanaan aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2025. Aksi tersebut, yang dilangsungkan dalam bentuk lapak baca di depan Wisma HMI Cabang Makassar, disebut dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian.
Baca Juga : Pemkab Gowa Gandeng PLN Bantu Pemasangan Listrik Gratis ke Warga Manuju
Lebih jauh, HMI juga menilai telah terjadi tindakan intimidatif oleh aparat, termasuk dugaan perampasan telepon genggam milik massa aksi tanpa dasar hukum yang jelas, serta ucapan bernada ancaman dari salah satu oknum aparat. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi.
Dalam pertemuan tersebut, HMI menegaskan bahwa tindakan-tindakan yang terjadi tidak sejalan dengan amanat konstitusi serta peraturan internal institusi kepolisian, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang mengatur tentang prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia oleh anggota Polri.
Massa aksi meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, khususnya Kapolrestabes Makassar. Mereka juga menuntut perlindungan atas kebebasan berekspresi dan hak berkumpul di ruang publik yang dijamin oleh konstitusi.
Baca Juga : Komunitas Corolla Retro Classic Sulsel Perkuat Solidaritas Lewat Halal Bihalal
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Sufriadi Arif menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi ini sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mengawal hak-hak konstitusional warga negara, khususnya generasi muda yang berperan aktif dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. (*)
