REPUBLIKNEWS.CO.ID, BUTON TENGAH — Aliansi Masyarakat Peduli Daerah (AMPD) Buton Tengah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garansi Unitas Demokrasi (Garuda) turun aksi memberi kritikan pada pemerintah daerah kabupaten Buton Tengah, hal tersebut dilakukan juga ada hubunganya dengan kesiapan dan keseriusan kinerja pemda (Tim gustu) dalam menanganani Corona Virus Disease 2019 (Covid19).
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi meminta Pemerintah daerah dan atau Tim Gustu transpan dalam penggunaan anggaran Covid-19
“Kami meminta Pemda atau tim gustu, agar transparansi dan akuntabel dalam penggunaan Anggaran Covid-19,” jelas Salah satu koordinator Aksi l, Riki saat dikonfirmasi, Senin (06/07/2020).
Kedua, lanjut Riki, pihaknya meminta pemda dan atau tim gustu, agar menjabarkan sejauh mana realisasi kegiatan mereka dengan menggunakan anggaran Rp 13 miliar tersebut.
“Kami minta Gugus Tugas, agar memberikan penjelasan penggunaan anggaran Rp 13 Miliar,” jelas Alumni Pascasarjana Universitas Brawihaya Malang ini.
Tidak hanya itu, DPRD kabupaten Buteng juga diminta agar memanfaatkan fungsi pengawasnya.
“Kami meminta anggota DPRD kabupaten Buteng agar membuat pansus dalam pengawalan dana Covid-19. Segera evaluasi sistem pelayanan RSUD Buton Tengah agar dapat merawat mana pasien yang sifatnya harus segera dirawat dan mana pasien yang harus mengikuti protokol COvid-19,” bebernya.
Jika ada yang memanfaatkan situasi covid, lanjut Riki, pihaknya meminta penegak hukum untuk mengadili dan menuntut pihak tersebut.
“Tuntut dan adili jika ada oknum yang memanfaatkan situasi buruk untuk keuntungan pribadinya ditengah pandemic Covid-19,” jelas Riki.
Sekda Buteng Konstatinus Bukide, usai aksi menyampaikan pihak Pemda telah memiliki program dan perencanaan, tidak akan gegabah.
“Karena dana APBD itu diharapkan akan menjadi problem solving bukan memperkeruh masalah,” tutur Konstatinus, Senin (06/07/2020).
Kata Konstatinus, Pemda saat ini lagi menyusun data penerima bantuan yang bersumber dari APBD Buteng sebesar Rp 1 miliar yang rencananya akan diterimakan secara bertahap.
“Kalau kita ikutkan apa yang menjadi ke inginan mereka (massa aksi) sementara data yang di susun belum rapi itu akan menjadi masalah. Kalau di hitung hitung data bansos yang ada di Buteng ini sudah melebihi angka DTKS kita sekitar 23 ribu kk yang terbantu melalui BLT maupun sembako,” katanya.
Kendala yang ada di masyarakat sekarang, lanjut Konstatinus, masyarakat menganggap bahwa apabila ada warga yang belum menerima bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu dianggap belum tersentuh bantuan (bansos).
“Yang jelas saat ini kita sudah sampaikan ke pihak kelurahan/desa untuk memberikan data warga yang belum menerima bantuan supaya di lakukan verifikasi. Jangan sampai ada yang sudah dapat sembako di katakan belum dapat bansos,” lanjutnya.
“Yang jelas saat ini kita lagi susun data bersama dinas sosial untuk penerima bansos. Perbub tentang penyaluran bansos yang 1 miliar itu sudah ada dimana masing masing kk akan mendapat Rp 300 ribu dalam bentuk tunai, dan semua itu akan terbagi jika datanya sudah siap,” Jelasnya. (Dzabur Al-Butuni)