REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Yayasan Kajian Pembangunan Masyarakat (YKPM) – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sulawesi Selatan sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan mendorong agar pemerintah mampu memperkuat pembinaan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada.
Koordinator Program YKPM-INFID Sulsel Edi Ariadi mengatakan, penguatan pembinaan kelembagaan, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) hingga lainnya perlu menjadi perhatian pemerintah melalui stakholder terkait. Apalagi ini telah masuk dalam tujuan 16 SDGs yang salah satunya adalah penguatan kelembagaan.
“Saat ini memang pembinaan kelembagaan yang dilakukan pemerintah melalui Kesbangpol baru menyentuh lembaga-lembaga politik dan kelembagaan yang dibina pemerintah. Sementara, lembaga independen yang bergerak di bidang sosial dan kemanusian itu belum, padahal secara tujuan dari kelembagaan itu sama saja yaity bicara tentang keadilan, tentang demokrasi, dan tentang pemenuhan hak yang juga diatur pemerintah,” katanya di tengah-tengah sharing session bersama media, kemarin.
Ia menjelaskan, ada beberapa lembaga yang telah mendapatkan pembinaan yang kuat dari pemerintah melalui pendanaan yang disiapkan. Antara lain lembaga-lembaga politik yang telah memiliki dana pembinaan partai politik yang dikelola Kesbangpol. Dana ini pun tiap tahun dicairkan untuk digunakan kampanye. Begitu pun dengan kelembagaan yang dibina pemerintah, misalnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemempora) yang membina lembaga atau organisasi di daerah seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Selanjutnya Dispora memiliki kelembagaan independen melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kemudian di bawahnya membina beragam lembaga-lembaga persatuan olahraga, seperti Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), dan lainnya.
“Nah inikan perlu dipertanyakan untuk kelembagaan yang lainnya itu gimana? Ada gak alokasinya ?, kalau gak ada berarti dibutuhkan satu skema oleh negara untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga yang berdiri dan melakukan kerja-kerja sosial, kemanusiaan, dan seterusnya ini,” jelas Edi.
Olehnya ia menganggap pemerintah wajib menyiapkan skema pembinaan tersebut. Dengan terlebih dahulu melakukan pertemuan melalui sosialisasi.
“Apa bedanya kemudian dengan lembaga-lembaga politik tadi, apa bedanya dengan lembaga-lembaga independen yang sosial ini? harusnya kan juga mereka mendapatkan dana pembinaan untuk bekerja, karena kerjanya sama, cuman pergerakannya yang beda. Kalau dia lembaga olahraga tentunya melahirkan atlet berpretasi, kalau ini sosial kemasyarakatan. Nah kalau kita kemudian tidak dapat sumberdaya bagaimana kita bisa bekerja untuk sosial,” tegas Edi.