YLP2EM Parepare – BaKTI Gelar Penguatan Kapasitas Media dan Jurnalis
REPUBLIKNEWS.CO.ID, PAREPARE — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Kota Parepare, sebagai salah satu mitra Yayasan BaKTI dalam Program Inklusi menggelar penguatan kapasitas forum media dan jurnalis, di salah satu cafe di Jalan Bau Massepe, Kamis (7/12/2023).
Tujuan utama kegiatan itu adalah memastikan bahwa hak-hak kelompok marginal dan rentan dalam masyarakat dapat diperoleh secara adil. Pada kegiatan itu menganalisis peliputan media yang berfokus pada Kesetaraan Gender, Distabilitas, dan Inklusi Sosial (Gedsi).
Menjadi fasilitator pada kegiatan itu, salah seorang Jurnalis senior di Kota Parepare, Heril. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd Samad Syam. Menjadi peserta, sejumlah jurnalis media cetak, Online, dan televisi di Kota Parepare.
Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd Samad Syam menjelaskan, kegiatan penguatan forum media dan jurnalis merupakan kelanjutan dari pelatihan sebelumnya terkait peliputan Gedsi.
“Dengan kegiatan ini, kami berharap teman-teman jurnalis dapat melibatkan perspektif Gedsi dalam pemberitaan mereka,” ungkap Samad.
Ia menambahkan, tujuan lain dari kegiatan itu adalah agar berita yang dipublikasikan oleh jurnalis dalam peliputan Gedsi tidak bersifat bias terkait gender atau tidak menyudutkan perempuan dan anak-anak disabilitas.
Abd Samad memberikan apresiasi kepada teman-teman jurnalis yang telah meliput dengan baik, sambil memberikan saran untuk perbaikan dalam penyebutan penyandang disabilitas atau difabel.
Meski secara undang-undang lebih tepat menggunakan istilah ‘penyandang disabilitas’, Abd Samad menyadari variasi istilah yang digunakan oleh beberapa organisasi, seperti ‘disabel’. Ia menyatakan bahwa istilah ‘difabel’ memiliki makna yang lebih mendalam. Sementara ‘disabel’ terkesan seperti menyatakan seseorang sebagai barang rusak.
Abd Samad berharap agar teman-teman jurnalis dalam forum media itu dapat berperan sebagai advokat kebijakan dengan berbasis data. Sehingga dapat memengaruhi pengambil kebijakan dan masyarakat.
“Kami berharap kelompok-kelompok marginal dan rentan dalam masyarakat dapat memperoleh hak-haknya, baik dalam kesejahteraan maupun keadilan,” tandasnya. (*)