Ketua KPK: Cegah Korupsi Harus Dimulai Dari Tingkat Desa
REPUBLIKNEWS.CO.ID, SURABAYA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri, bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Irdam V Brawijaya Brigjen TNI Tjatur Putra Gunadi mewakili Pangdam V Brawijaya menghadiri pembukaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Desa Anti Korupsi yang diikuti oleh para Kepala Desa se-Jawa Timur.
Sosialisasi Anti Korupsi berlangsung di Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang 1 Surabaya, pada Rabu (14/09/2022) pagi, dibuka langsung oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri.
Sosialisasi dan bimbingan teknis Desa Anti Korupsi kepada seluruh Kepala Desa di Provinsi Jawa Timur oleh KPK RI mengambil tema “Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi.”
Kegiatan ini adalah tindak lanjut dan komitmen dari Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan korupsi tingkat Desa di Provinsi Jatim dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan tindak korupsi di Provinsi Jatim.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyatakan korupsi merupakan tindak pidana yang dapat menjadikan kemiskinan, apabila membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri dengan ritus-ritus hanya akan berarti membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang makin maju.
“Beberapa program yang dicanangkan diberbagai desa di wilayah Jawa Timur khususnya Bumdes di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik yang sukses mengelola Desa tersebut sehingga dapat memberikan PAD dan kontribusi positif bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,” jelas Khofifah, dalam sambutannya.
Khofifah berharap kegiatan ini memberikan kontribusi untuk membangun pondasi dasar ditingkat Desa sehingga dapat untuk mewujudkan kemajuan bangsa.
Dikesempatan yang sama Ketua KPK Firli Bahuri, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintahan Prov Jatim yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan telah berhasil mempertahankan hasil pangan yang ada di wilayah Jawa Timur, sehingga masyarakat wilayah Jatim dapat sejahtera.
“Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis desa anti korupsi dilaksanakan merupakan bentuk kecintaan KPK dan masyarakat Jatim dalam mewujudkan tujuan negara yaitu untuk Indonesia maju dan bebas dari korupsi,” jelas dia.
“Dalam pemberantasan korupsi dibutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional,” tutup Firli.
Penulis : Wahyu Widodo