REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Sebanyak 14 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan secara serentak melakukan penandatanganan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait kebijakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Keempat belas daerah tersebut yakni Kota Makassar, Palopo, dan Kota Parepare. Kemudian Kabupaten Bulukumba, Maros, Barru, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Pinrang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Sinjai, Soppeng, Sidenreng Rappang (Sidrap), dan Kabupaten Wajo. Penandatanganan dari belasan pemerintah daerah pada program ini menjadikan Sulawesi Selatan sebagai daerah yang pertama kali melakukan penandatangan Perkada KKPD secara serentak, serta menjadi daerah dengan Perkada KKPD terbanyak.
“Sebagai hub dan pusat perekonomian di Kawasan Timur Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi role model penerapan KKPD. Utamanya bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia Timur,” terang Anggota Dewan Gubernur (ADG) Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, usai Peluncuran dan Penandatanganan Perkada KKPD, di sela-sela Penyelenggaraan South Sulawesi Investment Forum (SSIF), di Claro Hotel Makassar, Rabu, (04/10/2023).
Baca Juga : Angkatan Muda Muhammadiyah Makassar Dukung Visi Ilham Fauzi Perkuat Kurikulum Adab
Menurutnya, KKPD dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan governance pengelolaan anggaran bagi jajaran pemerintah daerah.
“Dengan total belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mencapai Rp800 triliun setiap tahunnya, kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadikan implementasi KKPD sebagai concern bersama,” tegas Filianingsih.
Sementara, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengungkapkan, peluncuran KKPD dan Penandatanganan Perkada KKPD ini adalah bagian dari langkah inovatif pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi keuangan dan ekonomi daerah.
Baca Juga : Tempuh Jarak 7K, Ini Jalur IM3 Fun Run di Makassar
Ia mengatakan, peluncuran KKPD Provinsi Sulawesi Selatan ini menjadi yang pertama di Kawasan Indonesia Timur. Hal ini pula sejalan dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) pada 3 Oktober 2023 lalu.
“Dimana Bapak Wapres RI meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat implementasi KKPD guna mendukung meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah,” terangnya.
Kata Bahtiar, kehadiran KKPD menjadi perwujudan langsung program prioritas Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu mewujudkan kemudahan pelayanan publik dan investasi.
Baca Juga : Anggota Satgas TMMD Ke-122 TA 2024 Kodim 1425 Jeneponto Rutin Gelar Apel Pagi
“Pengimplementasian KKPD memberi kemudahan dan percepatan dalam penyelesaian pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah, melancarkan perputaran ekonomi masyarakat khususnya bagi penyedia jasa Usaha Kecil dan Menengah,” ungkap Bahtiar.
Dalam penerapannya, penggunaan KKPD Provinsi Sulawesi Selatan akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga akhirnya diterapkan pada seluruh OPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk mempercepat implementasi KKPD pasca penandatanganan ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota/Kabupaten, Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar selaku bank pemegang Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan Bank Mandiri selaku mitra co-branding, akan terus memperkuat kolaborasi. Sinergi tersebut juga termasuk untuk mengawal 10 pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Sulawesi Selatan yang belum menyelesaikan Perkada.
