Anggota DPRD Sulsel H Patudangi Azis Gelar Pengawasan APBD 2025 di Bulukumba, Tegaskan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

REPUBLIKNEWS.CO.ID, BULUKUMBA —  Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Gerindra, H. Patudangi Azis, melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di daerah pemilihannya, Kabupaten Bulukumba, Rabu (26/03/2025).

Acara ini berlangsung di Cekkeng Nursery, Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu, dan dihadiri oleh ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, perwakilan organisasi kepemudaan, serta para pelaku usaha lokal.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah provinsi dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Bulukumba.

Baca Juga : Bupati Andi Utta Pimpin Harganas ke-32, Tegaskan Keluarga sebagai Pilar Bangsa

Pentingnya Pengawasan APBD 2025

Dalam sesi pertemuan bersama masyarakat, H. Patudangi Azis menjelaskan dan mengedukasi masyarakat bahwa pengawasan terhadap APBD 2025 merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun tidak hanya terserap, tetapi juga benar-benar digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi utama dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Pengawasan APBD menjadi salah satu aspek yang sangat krusial dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Tanpa adanya pengawasan yang baik, kebocoran anggaran atau penyalahgunaan dana bisa saja terjadi, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat.

Baca Juga : Bupati Andi Utta Serahkan Dua Ranperda Strategis ke DPRD Bulukumba

“Kami sebagai wakil rakyat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD digunakan sesuai peruntukannya. Kami juga mendorong masyarakat untuk ikut aktif mengawasi, sehingga tidak ada celah bagi penyalahgunaan anggaran,” ujar H. Patudangi Azis dalam sambutannya.

Fokus Pengawasan di Bulukumba

Dalam kunjungan ini, beberapa program yang disebut menjadi perhatian utama dalam pengawasan APBD 2025 di Kabupaten Bulukumba mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca Juga : Wagub Sulsel Launching Gerakan Genting untuk Percepatan Penurunan Stunting di Bulukumba

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan pengawasan anggaran berjalan maksimal.

“Masyarakat berhak tahu bagaimana uang negara digunakan. Jangan sampai ada anggaran yang hanya sekadar angka di atas kertas, tapi realisasinya tidak dirasakan langsung oleh rakyat,” tambahnya.

Kebijakan Efisiensi Anggaran

Baca Juga : Kembali dari Luar Negeri, Bupati Andi Utta Paparkan Hasil Kunker ke Tiongkok dan Korea Selatan

Hanya saja, sambung anggota komisi C DPRD Sulsel itu, saat ini kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat semua program kegiatan APBD tahun 2025 harus dibahas ulang dan disesuaikan.

“Baru mau dibahas ulang lagi di DPRD provinsi dalam tahap penyesuaian anggaran. Anggaran yang sebelumnya diketuk agar disesuaikan sehingga betul-betul pro terhadap masyarakat. Dan itu yang dibutuhkan,” ungkap H. Patudangi.

Anggota Banggar DPRD Sulsel itu juga mengungkapkan, telah banyak menampung berbagai permasalahan di masyarakat dalam semua reses yang digelar nya, baik di kabupaten Bulukumba maupun Sinjai.

Baca Juga : Kembali dari Luar Negeri, Bupati Andi Utta Paparkan Hasil Kunker ke Tiongkok dan Korea Selatan

“Kita sudah 2 kali reses mendengar semua keluh kesah di masyarakat. Insyaallah kita bawa ke rapat-rapat DRPD untuk dibahas dan diperjuangkan,” sebut H. Patudangi.

Komitmen untuk Transparansi dan Partisipasi Publik

H. Patudangi Azis juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD. Menurutnya, akses masyarakat terhadap informasi anggaran harus terus ditingkatkan, baik melalui media digital maupun forum-forum diskusi.

Baca Juga : Kembali dari Luar Negeri, Bupati Andi Utta Paparkan Hasil Kunker ke Tiongkok dan Korea Selatan

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif mempublikasikan laporan keuangan dan progres proyek yang sedang berjalan agar masyarakat dapat memantau secara langsung.

Selain itu, ia juga mengajak warga untuk memanfaatkan teknologi dalam melakukan pengawasan. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat bisa melaporkan langsung melalui media sosial atau platform pengaduan resmi jika menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan APBD.