REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Edward Wijaya Horas, melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun Anggaran 2025.
Kali ini, ia menyambangi warga Jalan Sultan Hasanuddin, yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meninjau langsung program dan kegiatan yang dibiayai APBD.
Pada kesempatan itu, Edward Horas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
“Pengawasan ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel itu.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Menurut Edward Horas, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal pelaksanaan APBD, mulai dari tahap perencanaan hingga realisasi di lapangan. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi berkala terhadap program-program yang dinilai belum optimal dalam pelaksanaannya.
“Hasil dari kegiatan pengawasan ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi DPRD kepada pemerintah provinsi. Rekomendasi itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja OPD serta mendorong perbaikan tata kelola anggaran di masa mendatang,” tegas sekretaris Komisi A DPRD Sulsel itu.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan berjalan merata dan anggaran yang telah disahkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” demikian Edward Horas.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Sekadar diketahui, kegiatan pengawasan APBD ini merupakan agenda rutin DPRD Sulsel sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (*)
