REPUBLIKNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Makna ”Karakter” dalam visi Sulsel Maju dan Berkarakter dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki nilai integritas, berakhlak, dan berkearifan lokal, serta memiliki komitmen tinggi terhadap kerja nyata (taro ada taro gau) untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Penjabaran kearifan lokal ini pun disebutkan Andi Sudirman Sulaiman seperti, Sipakatau (memanusiakan manusia), Sipakainge (saling mengingatkan), dan Sipakalebbi (saling menghargai satu sama lain).
”Sulsel Maju dalam artian melanjutkan pembangunan yang telah kami letakkan pondasi yang kuat pada periode kami menjabat sebelumnya, dan karakternya adalah Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbi,” terang Andi Sudirman saat menjabarkan visi-misi dalam Debat Pertama Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Selatan, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Senin, 28 Oktober 2024 lalu.
Baca Juga : Angkat Ikon Geopark di Bandara Hasanuddin, Gubernur Sulsel: Gerbang Awal Promosi Pariwisata Sulsel
Makna kearifan lokal ini pun makin diperkuat dalam misi Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi melalui jargon Andalan Hati pada poin pertama yaitu memajukan layanan pendidikan, kesehatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan berbasis kompetensi, berakhlak dan berkearifan lokal.
Selain itu, isu kelompok marjinal juga menjadi perhatian dalam pasangan calon nomor urut 2 ini melalui misinya memperkuat peran kepemudaan dalam pembangunan serta pelibatan kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas.
”Saya bersama Bapak Andi Sudirman Sulaiman siap melanjutkan pembangunan yang inklusif dengan pendekatan GEDSI (gender equality, disability, and social inclusion) untuk Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter,” kata Fatmawati Rusdi, di kesempatan yang sama.
Baca Juga : Resmi Disetujui, Pemkot dan DPRD Makassar Perkuat Regulasi Kearsipan, Pesantren dan Tata Kelola Keuangan
Sementara, Calon Gubernur Sulsel Moh. Danny Pomanto mengklaim, selama memimpin Kota Makassar dirinya telah membuat sebuah ekosistem moderasi dan toleransi yang sangat baik. Di masa perdana kepemimpinanya, Makassar masuk 10 besar kota intoleran, tetapi dalam setahun kepemimpinan Danny, Makassar disebutkan berhasil keluar dalam siklus intoleran.
”Allhamdulliah bukan hanya itu, tapi penghargaan kepada agama, etik, dan lain-lain menjadi hal utama bagi kami. Kami membuat program penguatan kepada ummat, dimana seluruh ummat beragama bekerja masing-masing mengurus ummatnya,” terangnya, dalam debat perdana.
Keberpihakan terhadap kearifan lokal maupun kelompok marginal, khususnya pada kelompok minoritas gender dan seksual rupanya tidak secara eksplisit dibahas dalam visi misi kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel ini. Bahkan keduannya memiliki rekam jejak yang sama dalam penolakan kelompok minoritas gender dan seksual. Baik Danny Pomanto saat menjabat Wali Kota Makassar, maupun Andi Sudirman Sulaiman saat menjadi Gubernur Sulawesi Selatan menggantikan Nurdin Abdullah.
Baca Juga : IPM Makassar 2025 Tertinggi di Sulsel, Tembus Peringkat 7 Nasional
Seperti Danny Pomanto dengan gencar melakukan penolakan terhadap kelompok minoritas gender dan seksual. Bahkan, melalui beberapa pernyataan resminya di media-media arus utama, ia memberikan dukungan penuh kepada dewan legislatif untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Pelarangan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Makassar.
“Kita perlu memberi apresiasi temen-temen DPRD atas Perda Inisiasi untuk khusus Perda LGBT,” kata Danny, di kutip Detik.com, pada Senin, 09 Januari 2023 dengan judul berita ” Danny Pomanto Dukung Ranperda Larangan LGBT yang Diinisiasi DPRD Makassar”.
Dalam pernyataannya, Danny juga menegaskan bahwa kelompok minoritas gender dan seksual (LGBT) ini merupakan perilaku yang tidak dibenarkan, baik oleh agama maupun negara.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Kita perlu penegasan soal itu, dalam sisi agama, dalam sisi negara. Di negara pun LGBT tidak diakui. Sehingga kita harus mewujudkan ini dalam hal yang lebih jelas,” ujarnya, dikutip di media yang sama.
Pernyataan lainnya juga dengan tegas diungkapkan Danny. Di media antaranews.com pada Minggu, 8 Januari 2023 ia menyatakan dukungannya terkait penggodokan Perda Penolakan LGBT.
”Kami sangat mendukung penggodokan itu, dan kita memang sejak awal menolak LGBT itu karena kita adalah manusia beragama dan beradat,” ujar Danny.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Kebijakan penolakan pada keragaman gender di Sulawesi Selatan juga pernah dilakukan Andi Sudirman Sulaiman. Dimana dirinya menolak adanya penampilan Komunitas Bissu Bone dalam perayaan Hari Jadi Bone (HJB) ke-692 pada 2022 lalu pada ritual pencucian benda-benda pusaka Kerajaan Bone (mattompang arajang).
Penolakan ini pun masih dilakukan di Hari Jadi Bone ke-693 April 2023. Pemerintah Kabupaten Bone yang tidak melibatkan bissu karena Gubernur Sulawesi Selatan yang waktu itu masih dijabat Andi Sudirman Sulaiman menyangkal soal kelompok tersebut.
Dalam rekam jejak lainnya, Andi Sudirman pernah meminta pihak kampus agar tidak memberikan ruang dan bertindak tegas terhadap keberadaan kelompok LGBT. Hal itu menyusul viralnya video pengusiran terhadap mahasiswa Unhas Makassar, yang mengaku non-biner atau bergender netral.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
“Kalau pelaku menyebut diri non-biner dalam perkara orientasi seksual pribadi yang menyimpang, menyimpang baik secara pemahaman maupun perilaku, maka pihak kampus harus bertindak hingga sanksi. Ini bisa menjadi kampanye LGBT. Pihak kampus harus melawan dengan sanksi serta menetapkan kebijakan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi,” tegas Andi Sudirman, Minggu, 21 Agustus 2022, di kutip Viva.co.id dalam judul berita ”Gubernur Sulsel Minta Kampus Tak Beri Ruang Bagi LGBT”.
Bahkan Andi Sudirman menegaskan, perkembangan paham dan kampanye LGBT harus ditolak dan sama sekali tidak boleh diberi ruang untuk mereka sebarkan. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum.
“Hukum sebagai panglima tertinggi tidak boleh memberi ruang bagi perilaku menyimpang LGBT. Setiap agama tidak membenarkan, apalagi mengajarkan perilaku menyimpang LGBT. Setiap orangtua, juga tidak ingin ada anaknya berperilaku menyimpang seperti itu,” tuturnya.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Gupta mengungkapkan, kelompok minoritas gender dan seksual di Sulawesi Selatan hingga saat ini masih dibayangi ketakutan, baik dalam bentuk kekerasan maupun diskriminasi sosial.
Secara rekam jejak kepemimpinan, misalnya Danny Pomanto berkali-kali mengeluarkan pernyataan menolak keberadaan kelompok LGBT, bahkan dia mengatakan tidak ada ruang aman bagi kelompok ini. Hal yang sama juga dilakukan di masa kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman.
”Di 2022 lalu Pemprov Sulsel melalui Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang pencegahan paham, pikiran tentang LGBT di sekolah. Bahkan ada sanksi yang diatur bagi siswa jika dia ditemukan menjadi bagian dari LGBT,” terang Gupta, pada pada Pelatihan Cek Fakta: Bicara Pilgub Sulsel, Apakah Visi Misi Cagub Sudah Berpihak Kepada Kelompok Marginal, yang di selanggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, pada Senin, 18 November 2024.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Ia pun mengaku, negara melalui regulasi pemerintah tidak pernah memasukan LGBT dalam isu kelompok rentan, yang diakui hanya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Sehingga, jika pasangan calon kepala daerah ini membawa visi misi terkait kelompok rentan dipastikan tidak ada LGBT didalamnya.
”Sementara di saat momen pilkada mereka membutuhkan suara dari kelompok LGBT ini,” ujarnya.
Lanjut Gupta, tindakan diskriminasi dan kekerasaan yang dialami kelompok minoritas gender dan seksual ini pun termasuk dalam hal mengakses keadilan, hingga pada pusat-pusat pelayanan publik. Baik pada akses layanan kesehatan, hingga layanan administrasi kependudukan.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
”Layanan publik hingga hari ini belum inklusi maupun ramah untuk kelompok minoritas gender dan seksual ini,” ujarnya lagi.
Dirinya menganggap, pada pemilihan kepala daerah sebaiknya bukan hanya melihat pada visi misi yang dibawakan. Tetapi menjadi penting adalah seperti apa track record mereka, apalagi kedua pasangan calon di Pemilihan Gubernur Sulsel ini memiliki sejarah kepemimpinan sebelumnya.
Terpisah,Budayawan Sulawesi Selatan Prof Andi Halilintar Lathief mengatakan, seorang pemimpin harus bisa menjadi pengayom untuk semua golongan. Bukan hanya mementingkan kepentingan, maupun aliran (golongan) nya sendiri. Hal ini juga diatur dalam negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
Tak hanya itu, dalam kontruksi sosial dan budaya, khususnya di Sulawesi Selatan memang memiliki keragaman gender yang berbeda tetapi diakui. Antara lain, Oroane (laki-laki), Makkunrai (perempuan), Calalai (perempuan dengan peran atau fungsi seperti laki-laki), Calabai (laki-laki dengan peran atau fungsi perempuan), dan Bissu (perpaduan antara keduanya yaitu laki-laki dan perempuan dalam satu jiwa).
”Sejak dulu kan lima gender ya, dan itu sudah sekian abad dan tidak ada persoalan. Bahkan dimanfaatkan masyarakat menjadi kekuatan-kekuatan di masa-masa tertentu,” terang Prof Latief, usai menjadi pembicara pada Diskusi Bagaimana Visi-Misi Kandidat Pilgub Sulsel dalam Mengawal Kepentingan Semua Golongan?, yang dilaksanakan AJI Kota Makassar, di Warkop adAJI Kopi, Minggu, 24 November 2024.
Ia pun menilai, bentuk-bentuk diskriminasi kepada keragaman gender atau pun seksual yang dilakukan pemimpin daerah merupakan bentuk kekerasan kebudayaan. Belum lagi, isu kebudayaan sebaiknya tidak diperhadapkan pada isu keagamaan.
Baca Juga : Bawa Semangat Solidaritas Antarumat Beragama, Fadel Tauphan Kunjungi Dua Gereja di Malam Natal
”Kalau diperhadapkan agama pada yang lain pasti bentrok, bentrok-bentrok agama ini harus diselesaikan dengan kearifan budaya, bukan kearifan agama, karena tidak akan pernah ketemu. Kita mau kebudayaan kita yang puluhan tahun ini bisa berdampingan dengan optimal,” harap Prof Latief.
